Selasa, 10 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Demokrat Bergejolak

Demokrat Bergejolak

Diposting pada 19/08/2019, 13:54 WIT
BOIKOT: Kantor DPD PD Malut yang diboikot sejumlah pengurus DPD PD Malut, Sabtu (17/8).
BOIKOT: Kantor DPD PD Malut yang diboikot sejumlah pengurus DPD PD Malut, Sabtu (17/8).

TERNATE- Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Provinsi Maluku Utara (Malut) bergejolak. Selain mengusulkan agar Hendrata Thes dinonaktifkan dari ketua DPD PD Malut, sejumlah pengurus DPD PD Malut juga memboikot Kantor DPD PD Malut.

Usulan penonaktifan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) tersebut mengemuka dalam rapat harian terbatas (HRT) DPD PD Malut sebelum pemboikotan, Sabtu (17/8) akhir pekan. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPD PD Malut, Hendra Karianga itu dihadiri mayoritas unsur pimpinan.      

Dalam rapat tersebut, Hendrata Thes dituding tidak menjalankan roda kepartaian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PD. Salah satunya tidak pernah melaksanakan rapat kerja, rapat koordinas dan rapat pimpinan daerah. “Padahal itu perintah konstitusi dan amanat hasil musyawarah daerah,” ujar juru bicara sekaligus Wakil Sekretaris I DPD PD Malut, Mahdi Jasim kemarin.  
    
Mahdi mengatakan, usulan penonaktifan Hendrata akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD pada Senin (19/8) hari ini.  “Jadi, sambil menunggu Pelaksana Tugas (Plt) baru yang akan disampaikan DPD ke DPP, maka aktivitas Partai Demokrat di Malut, khusunya di tingkat DPD akan dihentikan sementara,” jelasnya.

Pihaknya mengusulkan Hendra Karianga sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD PD Malut. “Plt yang diusung menggantikan Hendrata, yakni Hendra Karianga. Kita menginginkan secepatnya DPP mengambil langkah karena saat ini kita diperhadakan dengan pilkada serentak. Tentu Demokrat membutuhkan langkah-langkah konsolidasi untuk menghadapi Pilkada,” ungkapnya.

Menurut Mahdi, jika DPP tidak mengambil langkah, posisi PD di Malut  akan berpengaruh pada pilkada yang akan datang. “Pasti ada pengaruhnya. Bagaimana tidak, jika konsulidasi partai saja tidak berjalan, bagaimana kita bisa menghadapi pilkada sesuai dengan target yang kita tentukan. Sementara ketua DPD saja tidak menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Kasus itu mengaku, usulan penonaktifan Hendrata ini sudah dikonsolidasikan di tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD.  “Untuk sementara sudah tujuh DPC yang mendukung keputusan kami, namun kami tidak membuka DPC mana saja yang mendukung keputusan. Biarlah itu menjadi masalah internal kami,” katanya sembari mengatakan, pemboikotan kantor DPD PD Malut dibuka jika DPP PD menonaktifkan Hendrata.

Berbeda dengan salah satu wakil ketua DPD PD Malut, Rusdy Yusup. Dia mengatakan, usulan penonaktifan Hendtara tak beralasan. “Bahwa Hendrata dituding tidak menjalankan roda kepartaian itu tidak benar.  Yang seharusnya melaksanakan rapat itu ketua bidang organisasi Nurdin Mahdi. Yang tidak pernah mengikuti rapat kan Hendra Karianga. Tiba tiba dia datang dan memimpin rapat pemberhentian Ketua DPD, ini ada apa,” tandasnya.

    Rusdi justru menganggap Hendrata berhasil memimpin PD Malut dengan meraih jumlah kursi di DPRD, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.  “Di tingkat Provinsi, Demokrat sebelumnya hanya memiliki tiga kursi sekarang menjadi lima kursi,  di Kabupaten Sula sebelumnya hanya dua kursi menjadi lima kursi,  Kota Ternate dari tiga kursi menjadi empat kursi. Ini adalah prestasi ketua DPD," aku Rusdi.

Menurutnya, saat ini Hendrata justru masih didukung sepuluh DPC PD kabupaten/kota. Untuk itu, Rusdi berharap oknum-oknum pengurus yang melakukan pemboikotan agar bersabar  sehingga tidak merusak citra partai.

Hal senda disampaikan Sekretaris DPC PD Kabupaten Halsel Muhammad Saldi. Dia menganggap usulan penonaktifan justru menyalai aturan organisasi.  ”Penonaktifkan ini inprosedural,” tegasnya.
Menurutnya, dalam anggaran AD/ART Partai Demokrat tidak mengisyaratkan demikian. ”Apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan prosedur, karena nonaktif harus ada dukungan 50 plus 1 dari semua DPC di kabupaten/kota,” terangnya.

Dirinya berharap masalah pro kontra ini segera selesai.  ”Apalagi kita akan diperhadapkan dengan pilkada serentak, tentu kami dari DPC berharap agar masalah internal diselesaikan secara internal. Karena jangan sampai kami dari kader juga merasa malu dengan apa yang dilakukan sebagian pengurus DPD,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPC PD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Ajrin Duwila menyayangkan tindakan pemboikotan terhadap Kantor DPD PD Malut. “Ini sangat disayangkan. Seharusnya masalah internal perlu diselesaikan secara internal,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, apa yang dituduhkan sejumlah pengurus DPD PD Malut terhadap Hendrata tidak benar. Justru yang dilakukan pak Hendrata sudah bagus. Beliau merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki Partai Demokrat,” ujarnya sembari menegaskan menolak usulan penonaktifan Hendrata.

Sementara Sekretaris DPD PD Malut Fachri K. Sangadji tak ikut dalam RHT, Sabtu (18/8). Namun saat dimintai tanggapan, bakal calon Wali Kota Ternate ini menolak berkomentar. “Saya no comment,” singat Fachri.

Sementara Hendrata Thes yang dikonfirmasi terpisah, datar menanggapi usulan penonaktifan dirinya. Dia justru menganggap polemik yang terjadi di internal partai merupakan dinamika yang sering terjadi di semua partai politik.

Meski begitu, dia mengaku usulan penonaktifan ini merupakan //by design// oknum-oknum tertentu. ”Kejadian ini sudah didesain berbulan-bulan dan saya tahu orangnya. Jadi, salam saja sama orangnya,” kata Hendrata sambil tertawa.

Menurut Hendrata, alasan penonaktifannya karena dinilai tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku ketua DPD sesuai AD/ART partai, tidak benar. ”Bahkan saya juga menggelar rapat yang dihadiri semua pengurus partai, sekretaris maupun ketua DPC dan lain-lain,” ujar Hendrata.

Dikatakan, tidak semua rapat partai harus dihadiri oleh ketua partai. Dia bahkan mengaku capaian partai dalam pemilu beberapa waktu lalu merupakan bagian dari rapat dan koordinasi internal. ”Masalah keputusan itu juga tidak dilarang dalam partai (ketua tidak hadir) kan koordinasi tetap berjalan, kalau tidak rapat bagaimana bisa mendapat kursi,” paparnya.

Apalagi lanjut Hendrata, saat ini partai belum mengeluarkan Pedoman Organisasi (PO) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) partai serta belum ada perintah penjaringan bakal calon kepala daerah. ”Rapat itu kan ada harus dari pengurus DPC Kota, PAC lagi, lalu unsur apa yang terpenuhi, kan tidak,” tambahnya.

Terkait aksi palang kantor DPD PD Malut, Hendrata mengingatkan untuk tidak berlebihan. Dia menandaskan, jika aksi tersebut masih dilakukan maka akan berurusan dengan hukum. ”Karena itu barang pribadi, bukan aset dari partai. Kalau tidak mau akui saya sebagai ketua, maka bikin kantor sendiri,” pungkasnya. (aya/ikh/jfr)


    

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan