Sabtu, 14 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Pemberhentian Kades Tedeng Inprosedural

Pemberhentian Kades Tedeng Inprosedural

Diposting pada 29/08/2019, 14:08 WIT
RAPAT : Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Halbar bersama pemkab dan masyarakat Desa Tedeng, Rabu (28/8) kemarin.
RAPAT : Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Halbar bersama pemkab dan masyarakat Desa Tedeng, Rabu (28/8) kemarin.

Asnath: Sikap Pemkab Sudah Sesuai

Editor : Muhammad Nur Husen
Peliput : Samsudin Chalil

JAILOLO – Komisi I DPRD Halmahera Barat (Halbar) menilai pemberhentian Kepala Desa (Kades) Tedeng Kecamatan Jailolo Besti Alexander Tan tidak sesuai prosedur. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD), BPD dan masyarakat di ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPRD, Rabu (28/8).
       Ketua Komisi I DPRD Djufri Muhammad usai RDP mengatakan ada kejanggalan dalam SK pemberhentian Kades Tedeng. Karena ketika ada temuan Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka kades diberikan waktu 60 hari untuk melakukan pengembalian. Jika waktu tersebut tidak mampu diselesaikan, bisa dibawah ke ranah hukum.”Dalam tahapan ini, jika sudah ditetapkan tersangka, barulah ada dasar untuk diberhentikan. Jadi Kades Tedeng masih harus dievaluasi atau pembinaan bukan langsung dicopot dari jabatan,"tegasnya.

    Sementara kejanggalan lainnya adalah pemberhentian kades tidak melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, rekomendasi Inspektorat tidak memuat soal pemberhentian sementara. Yang ada hanyalah anggaran Dana Desa (DD) Tedeng tahap I ditunda pencairannya dan kades diminta untuk mengembalikan anggaran yang menjadi temuan Inspektorat. Tetapi yang terjadi tiba-tiba sudah ada pejabat kepala desa."Harusnya sekretaris desa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) kades. Bukan menunjuk pegawai kecamatan menjadi Plh kades. Itu sama halnya memberhentikan kades secara permanen,"katanya.

     Karena itu, Djufri menegaskan dalam waktu dekat komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini bersama pemkab akan kembali melakukan RDP secara internal. Setelah itu barulah dikeluarkan rekomendasi untuk disampaikan ke Bupati Danny Missy."Kita akan buat pertemuan khusus bersama pemkab untuk keluarkan rekomendasi yang nantinya disampaikan ke bupati,"tegasnya. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Asnath Sowo menegaskan pemberhentian Kades Tedeng sudah sesuai prosedur. Ada prosedur yang dilanggar oleh kades. Yakni kewajibannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, serta menyalahgunakan kewenangan.

    Dasar inilah kades diberhentikan, karena sistem pengolahan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tidak diindahkan, sehingga pada Juni lalu, anggaran untuk pembangunan rumah adat Sasadu dialihkan kepala desa ke pembayaran lahan."Jadi yang kami kejar adalah kades harus memenuhi apa yang diminta warga.

Sehingga pemberhentian sementara itu agar kades memenuhi standar-standar norma pertanggung jawaban penggunaan DD 2018,"jelasnya.(din/met)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi Menang Telak di Desa Danny

18/04/2019, 13:04 WIT

Danyonif RK 732/Banau Berganti

07/12/2018, 12:50 WIT

Sehari, Empat Tewas di Jalan

12/03/2018, 12:37 WIT

Jembatan Goin - Kedi Tuntas 2020

22/07/2019, 14:17 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan