Rabu, 11 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / NASIONAL / Fix! BPJS Naik Dua Kali Lipat

Fix! BPJS Naik Dua Kali Lipat

Diposting pada 29/08/2019, 14:19 WIT
Antrean BPJS
Antrean BPJS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR.

Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan.

Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp 16.500 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR pada Rabu (28/8), menerangkan langkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan benar-benar harus dilakukan.

"Itu sudah kami naikkan, segera akan keluar perpres-nya. Hitungan seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR kemarin," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Mardiasmo, bila iuran BPJS Kesehatan naik, maka persoalan defisit anggaran perusahaan akan terselesaikan. Untuk itu, penerbitan perpres perlu segera dilakukan agar pemberlakuan kenaikan iuran bisa dilaksanakan mulai tahun depan. "In shaa Allah tidak ada lagi (defisit) dengan optimalisasi semuanya. Jadi, sudah dihitung, kalau sudah semuanya, tidak akan defisit lagi," terang dia dilansir dari CNN Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan peluang defisit tertutup sejatinya juga berasal dari perbaikan tata kelola administrasi dan manajemen BPJS Kesehatan. Lalu, ada pula peran dari optimalisasi kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. "Jadi semuanya 'keroyokan', termasuk peran pemerintah daerah. Nah, saldo defisitnya baru ditutup dengan kenaikan iuran," tuturnya.

Sebelumnya, menurut perhitungan Sri Mulyani, bila kenaikan iuran bisa sesuai usulan, maka defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa berbalik menjadi surplus Rp 17,2 triliun.

Malas Bayar
Sebelumnya, BPJS Watch mengatakan nominal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlalu berlebihan. Jika iuran dipatok terlalu mahal, maka BPJS Kesehatan akan didera masalah keuangan yang lebih parah.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut iuran yang kian mahal membuat orang malas untuk membayar iuran BPJS Kesehatan per bulannya. Apalagi, kenaikan iuran itu tidak disertai dengan jaminan pelayanan kesehatan yang mumpuni. "Selama ini, banyak keluhan terkait pelayanan manfaat kesehatan BPJS. Jika iuran ini dinaikkan, ada kecenderungan masyarakat malah kian malas membayar. Tentu orang maklum jika kenaikan iuran disertai dengan perbaikan manfaat, tapi sampai sekarang belum ada jaminannya," ujarnya, Selasa (27/8).

Jika masyarakat enggan bayar iuran, maka hasilnya adalah tingkat kepatuhan iuran atau kolektibilitas menurun. Ujung-ujungnya, penerimaan iuran BPJS Kesehatan kian susut dan tak mampu menambal defisit arus kas yang didera selama bertahun-tahun. "Jangan pikir dengan kenaikan iuran fantastis, defisit selesai begitu saja. Pikirkan lagi dampaknya secara jangka panjang," terang Timboel.

Sejatinya, kenaikan iuran merupakan kewajiban yang perlu dilakukan setiap dua tahun sekali. Hal ini tercantum di dalam pasal 16i Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hanya saja, kenaikan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan beberapa hal. Untuk kenaikan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas II dan kelas III, pertimbangan utamanya harus berdasarkan pada kemampuan untuk membayar dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, kenaikan iuran kelas I harus didasarkan pada survei kemauan masyarakat untuk membayar. "Dinaikkan itu perlu, tapi angkanya harus bijak. Jangan sampai semangatnya menutup defisit, tapi jatuhnya malah muncul (masalah) kolektibilitas karena masyarakat tak mau bayar," tegas Timboel.(cnn/kai)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan