Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / HUKUM / Utang Pemkab Halbar Masih Disoal

Utang Pemkab Halbar Masih Disoal

Diposting pada 03/09/2019, 13:49 WIT
AKSI: Massa aksi berorasi dan memasang spanduk di pintu masuk kantor Kejati.
AKSI: Massa aksi berorasi dan memasang spanduk di pintu masuk kantor Kejati.

TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut kembali didesak untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada dana pinjaman Pemkab Halmahera Barat (Halbar) sebesar RP 159,5 miliar tahun 2018.

Desakan kali ini datang dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Halmahera Barat. Desakan itu disampaikan sebagai upaya untuk memperjelas progres hukum pinjaman Halbar yang belum selesai ditangani Kejati.

“Kami menduga, penanganan kasus ini telah melewati peristiwa konspirasi yang melibatkan oknum penegak hukum,” kata koordinator aksi, Ramang Rasid, saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejati Malut, kemarin (2/9).

DPD PGK menilai, pinjaman Pemkab Halbar ke Bank Maluku cabang Jailolo senilai Rp 159,5 miliar itu menjadi bagian penting yang tidak terlepas dari perhatian publik. Karena pinjaman itu telah menyisakan segelumit masalah yang merugikan negara, membiayai 13 item pekerjaan yang dianggap telah menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan daerah yang tidak sesuai kebutuhan daerah. Pemkab Halbar dengan sengaja melakukan karena sebelum DPRD Halbar menyetujui serta menyepakati pinjaman tersebut ke Bank Maluku cabang Jailolo, Pemkab Halbar justru telah melakukan pencairan anggaran terlebih dahulu di Oktober 2017 sebesar Rp 55 miliar dari jumlah pinjaman Rp 159,5 miliar. Oleh tim TPAD Pemkab kemudian memasukkan ke dalam dokumen APBD induk 2018 sebesar Rp 103 miliar melalui paripurna oleh DPRD Halbar. Akibat dari langkah TPAD itu berakibat fatal terhadap kebijakan anggaran DPRD yang telah melakukan persetujuan dan pengesahan, bahkan resiko lain pinjaman anggaran sebesar Rp 55 miliar sampai saat ini tidak dimasukan dalam dokumen APBD perubahan tahun 2018, APBD induk 2019 dan APBD perubahan 2019.

“Itu sebabnya, anggaran Rp 55 miliar tidak prosedur dan tentunya tidak tercatat dalam SIMDA pemkab Halbar,” ujar Ramang. DPD PGK membeberkan, ULP Halbar telah melelang 13 item proyek tersebut yang didanai dari anggaran pinjaman melalui Website LPSE 2018 yang dilakukan pada Maret dan penetapan pemenang tender pada Mei serta penandatanganan kontrak kerja dengan pihak kontraktor pada Mei 2018 sesuai jadwal dan tahapan yang dimaksud. Namun faktanya, dokumen kontrak kerja yang ditandatangani oleh PPK dan pihak kontraktor tersebut pada 2 Oktober yang pekerjaannya berakhir dan diselesaikan pada 30 April 2019, akan tetapi fakta di lapangan menunjukan bahwa sampai memasuki akhir Agustus 2019, 4 item proyek itu progresnya baru berkisar 40 persen.

Untuk itu, Kejati dan Polda Malut didesak untuk segera melakukan penyelidikan atas pinjaman tersebut. DPD PGK juga meminta agar Kejati dan Polda untuk memanggil dan memeriksa Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Halbar dan memeriksa DPRD Halbar secara kelembagaan.

Dua lembaga penegak hukum itu juga didesak untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Keuangan Halbar, Kepala Dinas PUPR Halbar, Kepala ULP Halbar, oknum PPK dan kontraktor serta memeriksa kepala Bank Maluku cabang Jailolo.

Sementara, Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua di hadapan massa aksi menjelaskan, penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan dan dinyatakan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 2018 lalu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ida Bagus Nyoman Wismantanu.

Kesimpulan tim penyelidik Kejati saat itu berdasarkan fakta-fakta penyelidikan dan dokumen yang ditemukan. Untuk itu, tim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dari segi proses perencanaan, terlihat adanya kelemahan seperti pencairan kredit yang terburu-buru di akhir tahun. Dana pinjaman sebesar Rp 159,5 miliar itu telah dicairkan dan masuk di rekening kas daerah melalui bendahara umum daerah Halbar tertanggal 24 November 2017 di Bank Maluku-Malut cabang Jailolo dan masuk dalam struktur APBD tahun 2017. Dana pinjaman yang masuk dalam kas daerah itu digunakan untuk membayar atau membiayai defisit anggaran 590 kegiatan APBD 2017 lebih kurang sebesar Rp 95 miliar lebih. Dari segi penggunaan, dana pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit anggaran 2017 memang tidak sesuai dengan proposal, namun demikian, hal-hal tersebut belum menunjukan adanya indikasi kerugian daerah kecuali jika terdapat pekerjaan fiktif maupun pembayaran dobel anggaran pada satu kegiatan. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan ke Dinas Pekerjaan Umum belum ditemukan adanya kegiatan fiktif atau pembayaran dobel anggaran. Belum ditemukan indikasi kerugian daerah atau negara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pinjaman Pemkab Halbar.

“Atas dasar itu, tim Kejati menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Penghentian itu diambil melalui ekspose atau gelar perkara,” jelas Apris. (aby/lex)

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

TKW Tewas Jatuh Saat Berusaha Kabur

07/09/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan