Rabu, 11 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Dokter Pimpin Aksi Tolak Kenaikan BPJS

Dokter Pimpin Aksi Tolak Kenaikan BPJS

Diposting pada 04/09/2019, 14:38 WIT
TOLAK: Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Sofifi, Selasa (3/9). Foto lain, dr. Fatir M. Nasir saat memimpin aksi SOLIDARITAS PJKI FOR MALUT POST
TOLAK: Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Sofifi, Selasa (3/9). Foto lain, dr. Fatir M. Nasir saat memimpin aksi SOLIDARITAS PJKI FOR MALUT POST

SOFIFI – Rencana pemerintah pusat menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dua kali lipat menuai protes dan penolakan berbagai kalangan. Tak hanya di DPR, penolakan serupa juga terjadi di Maluku Utara. Sekelompok massa aksi yang menamakan diri Solidaritas Peduli Jaminan Kesehatan Indonesia (PJKI) Malut Selasa (3/9) kemarin menggelar aksi penolakan kenaikan iuran BPJS kantor DPRD Provinsi Malut. Menariknya, aksi tersebut dipimpin seorang dokter yang selama ini konsisten menyuarakan pembebanan defisit BPJS pada rakyat kecil.

Dalam aksi kemarin, massa melakukan aksi bakar ban. Mereka membawa serta petisi berisi lima poin tuntutan. Isi petisi tersebut mendesak pemerintah membatalkan usulan Menteri Keuangan terkait kenaikan iuran BPJS yang dinilai sepihak dan menambah beban ekonomi rakyat, mendesak pemerintah memberikan sanksi bagi 2.348 perusahaan yang menyebabkan defisit BPJS hingga Rp 32,8 triliun yang merugikan negara, dan mendesak pemerintah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerimaan bantuan dan mencari solusi lain menutupi defisit BPJS alih-alih membebani rakyat kecil dengan kenaikan iuran. Selain itu, mendesak BPJS melakukan transparansi dalam mengelola anggaran, serta mendesak pemerintah segera mencari solusi menutupi defisit tanpa membebani rakyat.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi dr. Fatir M. Natsir memaparkan, setidaknya ada dua kelompok peserta BPJS Kesehatan yakni PBI Jaminan Kesehatan dan non-PBI Jaminan Kesehatan. Dia mengatakan, pada tahun 2019 hingga bulan ini, akumulasi defisit BPJS mencapai Rp 32,8 triliun.

Karena itu, Presiden meminta pendapat dan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Keuangan untuk mengatasinya. Dari usulan keduanya, hanya usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diterima Presiden. "Sayangnya usulan itu tidak melibatkan DPR dan rakyat,” ungkapnya.

Rencananya, kenaikan yang diberlakukan untuk peserta Kelas I yakni dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per bulan. Kelas II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 110 ribu. Sedangkan Kelas III dari Rp 25 ribu menjadi Rp 45 ribu.

Fatir mengungkapkan, Menkeu berdalil bila usulannya diterima akan mengurangi defisit sebanyak Rp 18,37 triliun dari total defisit. “Meski meyakinkan DPR pada rapat terpadu di tanggal 2 September 2019, DPR menolaknya dengan dalil pemerintah harus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu sebagai basis penerimaan bantuan. Karena terdapat banyak masalah di tubuh Kementerian Sosial terkait data kependudukan ganda secara sengaja. Selain itu DPR RI mendesak agar pemerintah mencari solusi lain daripada menaikkan tarif iuran pada non-PBI," ujar dokter umum lulusan Universitas Muslim Indonesia Makassar ini.

Menurut Fatir, penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan karena banyaknya manipulasi data kependudukan penerima PBI. "Tercatat jumlah defisit BPJS sebesar Rp 32,8 triliun ternyata dipicu juga adanya maladministrasi yakni sebanyak 2.348 perusahaan melakukan manipulasi data gaji pegawainya," ungkapnya.

Karena itu, Solidaritas PJKI Malut menilai upaya kenaikan iuran PBI terlalu berisiko, terlalu tinggi dan tak demokratis. Keputusan itu juga dinilai sepihak dengan tidak melibatkan rakyat. Di sisi lain rakyat tak bisa secara universal menanggung kelalaian administrasi 2.348 perusahaan. “Ini tidak berkeadilan. Karena itu kami mendesak Presiden membatalkan usulan Menteri Keuangan tersebut,” tegas Fatir.

Usai aksi, Fatir cs menyerahkan petisi mereka ke Deprov yang diterima Wakil Ketua Deprov Zulkifli H. Umar.

Ngotot Naikkan
Sementara itu, Kemenkeu menyatakan akan tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri I dan II mulai awal tahun mendatang. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, besaran kenaikan sesuai dengan usulan Kemenkeu sebesar 100 persen dari iuran semula. Dengan kepastian tersebut berarti, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per orang per bulan dan kelas mandiri II naik dari Rp 51 ribu per bulan menjadi Rp 110 ribu. "Yang kelas I dan kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu, sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," katanya, Senin (2/9).

Usulan kenaikan iuran peserta kelas mandiri III sendiri masih mendapatkan penolakan dari Komisi IX dan XI DPR. Sebab, masih didapati permasalahan data Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga anggota dewan meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan membereskan permasalahan data tersebut atau data cleansing. Pasalnya, masih ditemukan peserta yang mampu masuk dalam kategori PBI, sebaliknya peserta yang layak mendapatkan bantuan belum menerima fasilitas tersebut.

Sebelumnya, Kemenkeu mengusulkan iuran mandiri kelas III dinaikkan dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu per peserta. "Masih ada beberapa data yang di-cleansing, kami coba perbaiki semua. September ini (targetnya) selesai," imbuhnya dilansir dari CNN Indonesia.

Kenaikan itu, lanjutnya, menunggu terbitnya peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, ia enggan menuturkan kapan regulasi itu terbit. "Kami menutup defisit BPJS Kesehatan dengan cara menyesuaikan iuran," tuturnya.

Jika iuran tak naik, maka diprediksi eks PT Askes itu terus mengalami defisit. Tahun ini, Kemenkeu memproyeksi BPJS Kesehatan berpotensi defisit hingga Rp 32,8 triliun pada tahun ini. Namun, angka defisit itu dapat ditekan hingga menjadi Rp 14 triliun jika iuran peserta PBI naik mulai Agustus 2019.

Jika iuran tidak naik, maka angka defisit berpotensi tumbuh tiap tahunnya. Ini disebabkan biaya jaminan tidak sebanding dengan pendapatan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan defisit tahun 2020 diprediksi mencapai Rp 39,5 triliun, 2021 sebesar Rp 50,1 triliun, 2022 menjadi Rp 58,6 triliun, 2023 bertambah menjadi Rp 67,3 triliun, dan 2024 mencapai Rp 77 triliun. Dengan catatan tidak ada kenaikan iuran peserta.(cr-01/cnn/kai)

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan