Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / KPK Soroti 8 Sektor Tata Kelola Pemerintahan

KPK Soroti 8 Sektor Tata Kelola Pemerintahan

Diposting pada 04/09/2019, 14:12 WIT
Suasana Diseminasi dan Diskusi Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar KPK di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (3/9)
Suasana Diseminasi dan Diskusi Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar KPK di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (3/9)

TERNATE – Tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya ada delapan sektor tata kelola pemerintahan yang disoroti KPK. Yakni perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Energi dan Sumberdaya Mineral, manajemen KSM, optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen barang milik daerah.

Hal ini disampaikan Koordinator Wilayah IX KPK RI Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Malut dan Maluku, Budi Waluya dalam sambutannya pada  kegiatan Diseminasi dan Diskusi Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Provinsi Malut Tahun 2019 di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (3/9). Dikatakan Budi, sejak tahun 2017 pihaknya sudah menggalakkan komitmen program pencegahan korupsi terintegrasi, dimana masing-masing kepala daerah telah menandatangani komitmen untuk melakukan perbaikan pada tata kelola pemerintahan.

Dia menjelaskan, sebelumnya hanya enam sektor yang disoroti KPK sebelum akhirnya bertambah menjadi delapan. Budi mengaku, KPK juga berupaya membantu Pemerintah Daerah mewujudkan atau bisa memperbaiki manajemen terkait dengan pengadaan barang jasa, integrasi perizinan atau aplikasi yang ada di daerah dengan Online Submission System (OSS). "Kita berharap pelaksanaan diskusi ini berjalan lancar dan menghasilkan suatu kesimpulan yang baik dan bermanfaat untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perumusan Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Nadjamuddin Mointang menyatakan, pihaknya fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Menurutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan maksimal. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi mutlak terutama fokus pada mindset di birokrasi. "Selama ini mungkin kita sering dilayani, kemudian harus menjadi pelayan. Kita hadir di setiap urusan masyarakat sehingga keberadaan kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.

Sementara Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Bambang Hermawan menyampaikan, korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum karena menimbulkan kerugian negara. "Pencegahan dan pemberantasan korupsi memang tak semudah diucapkan, namun kita semua harus optimis, dengan komitmen dan tekad yang kuat serta konsisten dari semua pihak terkait, maka upaya pemberantasan korupsi perlahan membuahkan hasil," paparnya.

Bambang juga menjabarkan, dalam hal pencegahan korupsi ini maka diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang lebih komprehensif dan sistematis, terfokus, terukur dan berorientasi pada dampak. "Sebagai tindak lanjut dari Perpres ini maka telah ditetapkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020," jabarnya.

Selain itu, terselenggaranya kegiatan ini karena strategi nasional pencegahan korupsi adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu, tiga poin utama dalam Starnas KPK yakni perizinan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi dapat dipantau bersama. "Mari membangun budaya malu kita, malu melakukan hal-hal menyimpang, termasuk mengambil yang bukan menjadi hak kita. Korupsi tetaplah korupsi, maka kita harus lawan bersama,” tandasnya.(cr-01/kai)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan