Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / HUKUM / KPK Janji Koordinasi dengan Jaksa dan Polri

KPK Janji Koordinasi dengan Jaksa dan Polri

Diposting pada 04/09/2019, 14:08 WIT
KORUPSI: Suasana dialog di Kafe Jarod malam tadi.
KORUPSI: Suasana dialog di Kafe Jarod malam tadi.

KNPI Anggap Kehadiran KPK tak Ada Guna

TERNATE – Tim pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar dialog di Kafe Jaro, Kelurahan Stadion, Ternate Tengah, Selasa (3/9) malam. Kegiatan itu dihadiri utusan KPK, Alexander Marwata. Sejumlah element di Malut ikut dalam dialog itu.

Pada kesempatan tersebut, Alexander mengaku belum mengetahui secara jelas kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Malut, baik itu Pemprov mapun Pemkab dan Pemkot.

Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polri, guna mengetahui kasus apa saja yang sudah dilaporkan ke dua lembaga penegak hukum itu. Alexander berjanji akan mempermantap pencegahan sehingga praktik korupsi tidak marak terjadi di Malut.

Sementara itu, kehadiran tim pencegahan korupsi KPK ke Malut, tuai kritik. Kemungkinan hal itu terjadi karena perhatian KPK terhadap praktik dugaan korupsi di Malut masih sangat minim. Padahal, praktik korupsi di daerah ini terbilang tinggi.

Sorotan terhadap tim pencegahan KPK datang DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malut. Kehadiran KPK, bagi KNPI tidak ada dampaknya di Malut. Karena tim dari lembaga antirasuah yang dikirim ke Malut itu adalah tim pencegahan. “Harusnya yang dikirim ke Malut adalah tim pemberantasan. Kenapa begitu, karena praktik korupsi di Malut sudah marak terjadi. Itu artinya harus butuh diberantas, bukan dicegah. Sesuatu yang sudah terjadi itu harus diberantas,” kata Ketua DPD KNPI Malut, Irman Saleh, kemarin (3/9).

KNPI sangat yakin kehadiran tim pemberantasan KPK tidak ada efek jera di Malut. Akan ada efek jera jika tim pemberantasan turun melakukan penyelidikan sejumlah kasus korupsi di Malut.

Irman menyatakan, sekadar menjadi referensi untuk KPK bahwa korupsi di Malut begitu subur, dan terjadi di sejumlah sektor. Di pertambangan, ada 27 IUP Ilegal dan juga praktik korupsi di sejumlah SKPD yang kemungkinan melibatkan penyelenggara negara, nilai korupsi juga di atas Rp 1 miliar.

Penggunaan dana desa di semua kabupaten/ kota juga harus disentuh KPK, karena kemungkinan terjadi korupsi yang bisa saja libatkan penyelenggara negara.

“Kami tahu KPK sangat hati-hati menerima data dari lembaga apapun. Jika KPK mau tahu kepala daerah mana saja yang terlibat korupsi, silakan minta data di KNPI atau mari kita saling koordinasi. KNPI siap membantu KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Malut,” ujarnya.

Menurut Irman, masyarakat Malut harusnya tidak menganggap KPK hebat. KPK, lanjutnya, hanya bisa hebat di mata masyarakat di Indonesia barat dan tengah, karena rata-rata kasus korupsi yang diusut itu terjadi di Indonesia bagian barat dan tengah. Irman mengajak masyarakat untuk mengakui KPK hebat, jika sejumlah kasus dugaan di Malut sudah dapat diusut. “Tidak hadirnya KPK di Malut membuat kepala daerah dan pejabat di Malut begitu leluasa menilep duit rakyat. Jika anggaran di daerah sudah dikorup, maka bagaimana mungkin kita berharap pembangunan jalan. Saya minta minta tolong KPK mengusut korupsi di Malut,” harapnya mengakhiri.(aby/mg-07/lex)
 

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

TKW Tewas Jatuh Saat Berusaha Kabur

07/09/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan