Sabtu, 21 September 2019

 Headline
MALUT POST / / Kades dan Bendahara Masure Tersangka

Kades dan Bendahara Masure Tersangka

Diposting pada 05/09/2019, 14:25 WIT
PEMERIKSAAN:: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari Weda) saat memeriksa sejumlah saksi di Kantor Camat Patani Timur terkait pengelolaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Masure Patani Timur. 
PEMERIKSAAN:: Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari Weda) saat memeriksa sejumlah saksi di Kantor Camat Patani Timur terkait pengelolaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Masure Patani Timur. 

Tak Mampu Pertanggungjawabkan DD dan ADD

Editor : Muhammad Nur Husen
Peliput : Fahruddin Udi

WEDA – Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Masure Kecamatan Patani Timur minta tumbal. Kepala Desa (Kades) Masure tahun 2015-2016 SJ alias Sulfi dan Pjs Kades Masure 2016-2017 TA alias Tamrin bersama Bendahara  HJ alias Helmi, resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Weda, Rabu (4/9).

    Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jefry Gultom yang dikonfirmasi mengatakan penetapan tersangka ini sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: B - 184/ Q. 2.15/Fd 1/08/2019. Sebelum penetapan tersangka, beberapa hari lalu pihaknya melakukan penyidikan di Kantor Camat Patani Timur. Setelah itu dilakukan penggeledahan kantor desa."Kita periksa 8 orang saksi di Kantor Camat Patani Timur.  Setelah diperiksa langsung tetapkan tersangka,"jelasnya kepada Malut Post di ruang kerjanya, Rabu (4/9) kemarin.

    Ketiganya ditetapkan tersangka karena tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD)."Kades dan Bendahara tidak mampu mempertanggung jawabkan penyelewengan DD dan ADD,”ucapnya. Soal berapa kerugian negara,  penyidik belum mau membeberkan. "Nanti sudah penahanan tersangka dan penyerahan ke Pengadilan Negeri (PN) baru kita sampaikan item kegiatan dan kerugian negara lebih rinci. Intinya kita sudah tetapkan tersangka," sebutnya.

   Ketiga tersangka dijerat dengan pasal sangkaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001  tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. (mpf/met)  

 

Share
Berita Terkait

Panwascam Temukan Pemilih Ganda

05/04/2018, 12:34 WIT

WBN Siap Serap 15 Ribu Tenaga Lokal

31/08/2018, 12:40 WIT

18 Perusahaan Beroperasi di Halteng

28/03/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan