Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / HUKUM / Bupati ‘Digoyang’ Lagi

Bupati ‘Digoyang’ Lagi

Diposting pada 05/09/2019, 14:11 WIT
AKSI: Massa aksi saat berorasi di depan kantor Kejati Malut
AKSI: Massa aksi saat berorasi di depan kantor Kejati Malut

Warga Desak Usut Dana Proyek Trans Modapuhi

Editor : Irman Saleh
Peliput : Hasbi Konoras
 

TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut didesak mengusut proyek pembangunan jaringan daerah irigasi Trans-Modapuhi yang diduga fiktif, di Pulau Mangoli, kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Ini disuarakan oleh forum aliansi OKP Sula se Malut saat menggelar unjuk rasa di kantor Kejati, kemarin (4/9). Proyek irigasi di pulau Mangoli itu untuk mengairi sawah dengan luas sekitar 300 hektare yang belum teraliri air hingga saat ini. Bahkan, proyek tersebut disebut terbengkalai sehingga tidak dirasakan warga karena faktor pekerjaan yang tidak terealisasi sesuai dengan teknik pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil survei, kata forum aliansi OKP Kepsul, terdapat berbagai macam kejanggalan di lokasi pembangunan. Karena proyek itu dalam beberapa surat perjanjian kontrak (SPK) yang ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebut item pekerjaan itu untuk pembersihan lokasi, galian biasa, timbunan tanah biasa, pasang batu kali 1:4, plesteran campuran 1:4. Namun, realisasi pekerjaan yang ada adalah pemasangan pipa.

Forum aliansi OKP Sula itu mengungkapkan, dalam SPK pertama 2014, jenis pekerjaan adalah pengadaan konstruksi jaringan irigasi desa Trans-Modapuhi dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar lebih dengan waktu pelaksanaan dari 26 Mei 2014 - 22 November 2014 yang dikerjakan oleh CV.

Anugrah Makmur. Namun pekerjaannya tidak sesuai karena pipa yang digunakan adalah PVC tipe AW4 yang didatangkan sebanyak 750 batang namun yang baru terpasang sebanyak 500 batang sementara 250 batang belum terpasang. Selanjutnya dalam 2014 dikeluarkan SPK kedua dengan jenis pekerjaan peningkatan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar yang waktu pekerjaannya selama 180 hari yang dikerjakan oleh PT Sinar Agape Indah dengan jenis pekerjaan adalah survei dan pemetaan, papan nama proyek, gudang dan direksi keet, laporan, pembersihan lokasi, galian tanah biasa, timbunan tanah biasa, pasang batu kali dan pelestarian campuran.

Namun, pelaksanaan di lapangan adalah pekerjaan pasang batu beberapa meter saja dan sisanya dikerjakan dengan pemasangan pipa PVC yang tidak sesuai dengan SPK dan RAB. Kemudian, di tahun yang sama kembali dikeluarkan SPK ketiga, dengan jenis pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di desa Trans-Modapuhi (Paket II) dengan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar yang dikerjakan oleh PT Sinar Agape Indah.

SPK keempat kembali di keluarkan di 3 Juni 2015 dengan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar lebih dengan waktu pekerjaan selama 180 hari yang dikerjakan oleh PT Wildan Anggana Mandiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan pasangan batu adalah 1720,49 meter sedangkan dalam RAB pada kontrak volume pekerjaan, pasangan batu itu adalah 2225,22 meter sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 504,73 meter.

“Hendrata Thes sebagai Direktur PT Sinar Agape Indah selaku kontraktor pelaksana  pekerjaan di daerah irigasi Trans-Modapuhi, menggambarkan ketidakjelasan dan penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,8 miliar lebih,” kata koordinator aksi, Taufik Rafik Ipa dalam orasinya kemarin (4/09).

Untuk itu, forum aliansi OKP Sula mendesak kepada Kejati dan Polda Malut untuk melakukan proses hukum terhadap Hendrata Thes selaku Direktur PT Sinar Agape Indah. Kejati dan Polda juga segera melakukan proses hukum terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kepsul dan melakukan proses hukum terhadap Direktur CV Anugerah Makmur dan PT Wildan Anggana Mandiri atas proyek irigasi Trans-Modapuhi.

Usai berorasi, massa aksi diminta untuk melakukan hearing dengan juru bicara Kejati Malut, Apris Risman Ligua. Dalam hearing itu, Apris menuturkan, persoalan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut menjadi informasi awal bagi Kejati. Namun informasi awal tersebut tidak serta merta Kejati langsung mengambil tindakan hukum. Untuk itu, Kasi Penkum Kejati Malut meminta agar forum aliansi OKP Sula agar memberikan data yang lebih detail agar bisa menjadi dasar bagi Kejati untuk menindaklanjuti ke proses hukum.

“Karena mengingat letak geografis yang cukup jauh, jadi bila ada data yang lebih lengkap maka mungkin bisa Kejati arahkan ke Kejari setempat untuk ditindaklanjuti. Kami belum bisa ambil tindakan karena ini informasi masih bersifat umum,” kata Apris.

Terpisah, Bupati Hendrata Thes yang dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak mengetahui apa maksud demonstrasi tersebut. Ia mencontohkan, pernah terjadi demonstrasi di kantor DPD Demokrat dengan melakukan pencoretan di kantor tersebut. Padahal, demo tersebut bukan dari orang partai.

“Kemudian ada surat kaleng juga. Ini kan tidak jelas,” katanya saat dikonfirmasi via ponsel kemarin (4/9). Ia menyarankan, agar tuntutan massa aksi terkait proyek pembangunan jaringan daerah irigasi Trans-Modapuhi tersebut dikonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum Kepsul. Ia menjelaskan, yang bertanggung jawab dengan proyek tersebut setelah PHO adalah bukan kontraktor.

“Jadi bagusnya tanyakan langsung ke Dinas agar semua terklarifikasi sehingga tidak banyak opini. Tolong jangan melebar-lebarkan masalah lagi lah,” pungkasnya. (aby/lex)
 

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

TKW Tewas Jatuh Saat Berusaha Kabur

07/09/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan