Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Sepakat Tolak dan Perangi Mahar Politik di Tubuh Parpol

Sepakat Tolak dan Perangi Mahar Politik di Tubuh Parpol

Diposting pada 06/09/2019, 14:07 WIT
DISKUSI: Suasana diskusi dengan tema Menyelamatkan Demokrasi yang digagas Komunitas Jarod, di Hotel Batik, Kamis (4/9)
DISKUSI: Suasana diskusi dengan tema Menyelamatkan Demokrasi yang digagas Komunitas Jarod, di Hotel Batik, Kamis (4/9)

Dari Diskusi Menyelamatkan Demokrasi oleh Komunitas Jarod

MAHAR politik sudah menjadi rahasia umum. Isu mahar politik partai politik kembali menjadi sorotan menjelang pilkada serentak 2020 . Ini mengemuka di diskusi menyelamatkan demokrasi di Kota Ternate yang digelar Komunitas Jarod, Rabu (4/9).

Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langakar yang juga kader Partai Golkar dalam diskusi mengatakan bahwa mahar politik yang dibebankan kepada bakal calon akan melahirkan para pemimpin yang tidak baik ke depan. "Mahar politik tentu akan menutup ruang bagi calon yang punya kapasitas dan intelektual tapi tidak punya, dan sengaja membuka ruang bagi calon yang hanya berduit tanpa intelektual dan kapasitas," ujar Edi Langkara.

Edi berharap agar mahar politik perlu menjadi perhatian badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan penegak hukum, termasuk juga KPK untuk mengawasinya.  "Harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu.  Karena biang keladi korupsi bukan hanya soal mahar yang tinggi saja, tetapi politik uang juga biang keladi pejabat terjerat korupsi,” ujarnya.

Dia lantas menyerukan semua pihak agar menyelematkan demokrasi, terutama partai politik agar mengedepankan figur yang punya potensial dan kapasitas. “Bukan berapa banyak uang di kantong," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Malut Asrul Rasyid Ichsan mengaku mahar politik yang dibebankan setiap partai politik bukan hal baru. “Ini sudah menjadi rahasia umum. Penyelanggara pemilu dan penegak hukum segera memberantasnya. Agar demokrasi bisa terselamatkan,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas pemilu Kota Ternate Kifli Sahlan menegaskan bahwa mahar politik dan biaya administrasi dilarang keras dalam undang-undang. “Untuk itu, untuk memberantas masalah tersebut butuh peran bersama, baik masyarakat hingga partai politik untuk berantas masalah tersebut,” ujarnya.
Ruslan Kubais yang juga kader Partai Nasdem mengaku bahwa NasDem menolak keras mahar dan biaya administrasi penjaringan dari kandidat. “Bawaslu harus intens lakukan pengawasan soal mahar politik,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan salah satu kader Partai Golkar Hasyim Abdul Karim kemarin. Dirinya mengaku biang keladi banyak pejabat terjerat kasus korupsi adalah biaya mahar yang tinggi. “Dengan adanya mahar politik sengaja menutup ruang bagi calon yang punya kapasitas dan tidak berduit untuk ikut penjaringan,” tukasnya.

Sementara itu, Hasby Yusuf yang juga sebagai bakal calon wakil wali kota Ternate mengatakan demokrasi yang dipahami adalah satu proses politik yang transparan. Karena itu, Hasby juga mengajak semua pihak memerangi parpol yang menetapkan mahar politik bagi calon kepala daerah. “Karena mahar politk dapat melahirkan pemimpin yang bermasalah di keumdian hari,” tandansya.
Sementara itu, akademisi Unkhair Abdul Kader Bubu menuturkan, Bawaslu kabupaten/kota saat ini sebaiknya tidak terlalu kaku dengan aturan yang belum direvisi. Dia menilai, pengawasan Bawaslu masih lemah. 

“Saya pikir teman-teman Bawaslu kabupaten dan kota jangan terlalu kaku soal itu (pengawasan, ed) karena fungsi sebagai pengawas pemilu sudah melekat. Paling tidak lakukan tugas-tugas pencegahan bagi Bawaslu kabupaten dan kota," ujarnya. (aya/pn/jfr)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan