Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / HUKUM / Publik Ingatkan Hakim

Publik Ingatkan Hakim

Diposting pada 06/09/2019, 14:05 WIT
KESALKAN: Perwakilan beberapa elemen saat melakukan konferensi pers.
KESALKAN: Perwakilan beberapa elemen saat melakukan konferensi pers.

Terkait Putusan Bebas Penista Agama

Editor : Irman Saleh
Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Putusan bebas dari hakim Pengadilan Negeri (PN) Tobelo terhadap terdakwa Gresia Dedana alias Greis atas kasus dugaan penistaan agama di kabupaten Pulau Morotai pada awal 2019 kemarin menjadi wacana publik. Sejumlah elemen masyarakat kembali angkat bicara. Bahkan sebagian mengingatkan kepada Pengadilan Negeri Soasio dan Pengadilan Negeri Ternate agar dapat mempertimbangkan unsur sosial sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lain yang menjalani sidang di Tidore dan Ternate.

Dr Faissal Malik, salah satu staf pengajar fakultas hukum strata 1 dan Pascasarjana di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate mengatakan, berkaitan dengan dugaan pemurtadan yang terjadi pantai Army Dock Morotai, Ternate dan Tidore itu dalam ketentuan Pasal 156a KUHP tidak mengenal istilah pendangkalan tapi dalam Pasal itu dikenal dengan penyalahgunaan agama, permusuhan agama dan penodaan agama. Ia berpendapat, perbuatan para pelaku itu berkualifikasi sebagai sebuah bentuk penodaan agama. Memang, para pembuat Undang-Undang itu tidak mengkonstruksikan secara konkrit apa kriteria penyalahgunaan, permusuhan dan penodaan dalam Pasal 156-a. Namun, publik bisa mengambil contoh kasus di beberapa daerah yang bisa dijadikan sebagai basis. Kasus pertama adalah kasusnya Meliana di Medan yang merasa terganggu atas adzan yang menggunakan alat pengeras seperti Toa. Umat Islam di Medan merasa apa yang disampaikan oleh Meliana itu mengganggu suasana kebatinan di Medan.

Kasus itu sudah dilaporkan ke polisi dan pelaku divonis 1,6 tahun penjara. Kedua, kasus Lia Eden yang mengaku diri sebagai Tuhan. Itu juga dipidana. Ketiga, kasus Ahok juga dipidana. Artinya, ketika diduga ada kasus pemurtadan yang terjadi di Malut seperti Morotai, Tidore dan Ternate, ketika reaksi publik umat Islam itu menguat, itu menandakan bahwa suasana kebatinan umat Islam di Malut terganggu.

“Pendapat saya, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku ini dapat dikualifisir melanggar ketentuan Pasal 156a KUHP,” katanya, kemarin (5/9). Meski begitu, lanjut Faissal, secara hukum, hakim memiliki independensi yang dijamin oleh Undang-Undang Kehakiman untuk menilai perkara itu memenuhi unsur sebagaimana atas dakwaan jaksa penuntut umum atau tidak. Sebab, asas yang dikenal dalam hukum pidana itu adalah Res Judicata Habetur, meski putusan pengadilan itu salah tapi dianggap benar sepanjang putusan itu belum dibatalkan oleh pengadilan diatasnya.

Ia menyatakan, sebagai orang yang belajar tentang hukum, baginya, putusan PN Tobelo itu jauh dari pada prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan hukum. Karena tujuan hukum Indonesia itu dituju pada keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. “Kasus ini jelas mencederai rasa keadilan umat Islam di Malut,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, persoalan terdakwa benar atau salah, ada jalan lain yang bisa ditempuh yaitu menggunakan mekanisme banding. Dirinya bahkan menghargai putusan tersebut namun disaat yang sama meminta kepada jaksa untuk bisa menchallens putusan tersebut ke Penggadilan Tinggi Malut. Karena itulah norma yang disediakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Dalam persidangan kasus tersebut yang dilakukan oleh GMDM di Ternate dan Tidore. Jaksa penuntut umum menghadirkan dirinya sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut, ia berpendapat, berdasarkan fakta pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun oleh JPU yang mengkonstruksikan dakwaan yang  bersifat alternatif. Karena dalam dakwaan pertama adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan kedua adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Pasal ketiga yaitu Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.

Ia berharap, profesionalitas yang dimiliki oleh penyidik dan JPU dalam menetapkan perkara tersebut telah lengkap dan dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, diharapkan agar terdakwa dinyatakan bersalah. Tetapi, kami semua menunggu apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim nantinya.

“Bagi saya perbuatan terdakwa ini sudah memenuhi unsur karena nyata-nyata melakukan pemalsuan dokumen dan nyata-nyata melakukan penodaan agama,” tuturnya. Terpisah, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Malut, Muhammad Konoras mengatakan, seburuk apapun putusan hakim pengadilan tersebut namun sebagai warga negara Indonesia tetap mengakui putusan itu sebagai putusan yang sah. Akan tetapi, oleh kelompok-kelompok yang menafsirkan bahwa putusan itu tidak adil karena khusus kasus penodaan agama itu adalah kasus yang sangat sensitif sebab dikhawatirkan akan melahirkan gesekan-gesekan sosial. Dalam Pasal 156a tentang penodaan agama itu tidak diatur secara detail tetapi ditafsirkan bahwa penodaan agama itu dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa itu oleh kelompok Islam adalah perbuatan penodaan agama.

Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mengadili, tapi dalam putusan itu tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata tapi harus dipertimbangkan juga aspek lain seperti aspek sosiologis.

“Aspek sosiologis itu adalah apakah putusan itu diterima atau tidak di masyarakat. Bagi saya, putusan PN Tobelo itu hak majelis hakim berdasarkan fakta, hanya saja, putusan itu tidak mempertimbangkan aspek sosiologi lainnya,” katanya.

Menurutnya, di Tobelo, putusan itu tidak akan terlalu berdampak, tapi jika di Tidore dan Ternate pasti memiliki dampak. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dan bijak tentang manfaat dari putusan tersebut meski itu adalah kewenangan hakim.

Konoras menegaskan, putusan PN Tobelo itu adalah putusan lepas, bukan putusan bebas. Putusan lepas itu apabila memenuhi unsur pemaaf dan unsur pembenar. Unsur pemaaf itu adalah apa yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah karena berdasarkan perintah jabatan yang tidak bisa dielakkan. Tapi kalau unsur pembenar itu adalah perintah Undang Undang, dengan itu maka putusan itu akan berbunyi melepaskan.

“Bila putusan hakim itu telah memenuhi asas kepastian, asas keadilan, tapi kalau tidak manfaat maka itu berbahaya,” ujar Konoras.
Ia menambahkan, Pasal 156a tentang penodaan, Pasal 263 tentang pemalsuan dan Pasal 378 tentang penipuan. Tiga Pasal tersebut tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Karena terdakwa melakukan pemalsuan itu untuk melegitimasi perbuatan tentang pembaptisan tersebut. Hal itu harus dipertimbangkan secara utuh hakim.

“Administrasi itu yang dipalsukan untuk melegalkan perbuatan pembaptisan itu. Jado putusan itu harus pertimbangan aspek filosofis dan aspek sosiologis, tidak hanya pertimbangkan aspek yuridis,” sambung Konoras.

Dakwaan yang disampaikan oleh JPU adalah tiga pasal tersebut yang saling berkaitan, sekarang hakim mempertimbangkan Pasal pemalsuan yang terbukti. Otomatis, terdakwa telah melakukan pemalsuan. Kelirunya lagi, resiko dari pemalsuan itu menurut hakim bukan tindak pidana melainkan tindakan administrasi. Misalnya, terdakwa menyatakan akan melakukan kegiatan sosialisasi tentang narkoba, ternyata diselipkan dengan perbuatan pembaptisan, sehingga membuat umat Islam merasa dirugikan. Itu menunjukan bahwa perbuatan itu masuk dalam klasifikasi Pasal 156a.

Dalam kasus itu, kata Konoras memiliki dua bentuk kepalsuan yakni kepalsuan formil dan kepalsuan materil. Kepalsuan formil artinya bahwa surat itu dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Itu juga memenuhi syarat dari kepalsuan materil. Karena isi dari surat tersebut bertentangan dengan perbuatannya.

Ketua Peradi itu menyebutkan, untuk itu, perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan izin yang diberikan sehingga itu masuk dalam pemalsuan materiil, apalagi putusan hakim sudah menyatakan bahwa pemalsuan itu telah terbukti. Namun, ternyata, hakim tidak mempertimbangkan dari aspek sosial, sebab dalam hukum itu ada asas kepastian dan keadilan karena bila putusan itu menimbulkan gejolak maka putusan itu hanya menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Sementara, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Malut, Hasbi Yusuf memberi apresiasi langkah Polda dan Kejati Malut yang selama ini telah bekerja maksimal selama ini. Namun, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tobelo itu jelas tidak hanya sekedar melukai perasaan umat Islam tetapi juga memantik ketegangan baru yang justru merugikan semua pihak di Malut. Ketegangan yang dimaksudkan adalah ketegangan antar umat beragama. Kita semua telah bersusah payah membangun kerukunan antar umat beragama tetapi Pengadilan justru memberikan barah api untuk hadirnya konflik baru. Padahal yang dilakukan oleh YBSN dan GMDM itu datang ke Malut dengan misi pengkafiran. Semestinya oknum-oknum itu dihukum lebih berat agar tidak melahirkan penafsiran atau prasangka antar umat yang makin melebar.

Saudara-saudara kita di Papua yang dihina tentang rasis, ratusan ribu orang Papua turun ke jalan untuk menuntut kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan masalah agama dan umat Islam. Kata Hasbi, ada 500 anak muslim yang dimurtadkan di Morotai dan harus diIslamkan kembali. Kemudian di lokasi Army Dock itu ada simbol-simbol pengkafiran dan dilanjutkan dengan gerakan masif oleh kelompok tersebut di Ternate dan Tidore dan di daerah lain yang memaksakan bahkan di masjid-masjid mereka datangi, itu merupakan gerakan sistematis dan masif, namun apakah para hakim tidak membaca itu sebagai pertimbanhan bahwa sekolompok orang melakukan pengkafiran terhadap agama lain ?.

Bukankah kesepakatan dan keputusan bersama antar umat beragama yang ada di FKUB itu adalah melarang sesama umat beragama untuk menyebarkan dan menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama.

Sejak awal, sikap kami jelas bahwa kami minta semua orang yang terlibat dalam kasus ini harus dihukum berat termasuk Pemda Morotai dan Pemda lain yang memberikan izin kegiatan itu. Termasuk juga ibu Bupati Morotai yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ini, mengibarkan bendera dalam karnaval itu bahkan Pemda Morotai memfasilitasi kegiatan itu. Namun disaat bersamaan, ada jamaah Tabligh di Morotai yang meminta kasus ini diproses justru ditangkap dan dipenjarakan.

“Kenapa umat Islam yang disalahkan. Kenapa orang-orang yang pro atas proses kasus ini harus dituduh bersalah dan dianggap kriminal?. Sementara mereka yang jelas-jelas memurtadkan anak-anak kita justru diputus bebas?,” tutur Hasbi.
Hasbi Yusuf mengingatkan, bila kasus tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka dirinya akan memobilisasi semua kekuatan Islam. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Sultan Tidore, bahkan komitmen KAHMI juga telah menyepakati akan mengundang semua komponen Islam, rencananya pada Senin atau Selasa pekan depan akan menggelar suatu pertemuan besar yang melibatkan semua komponen Islam termasuk Polda dan Kejati untuk duduk bersama membicarakan masalah ini.

“Kami berharap dalam pertemuan itu akan melahirkan komitmen dan sikap bersama merespon kasus ini yang lebih keras,” tegasnya.
Hal senada juga diutarakan Hasyim Abdul Karim selaku anggota presidium majelis wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Malut. Menurutnya, dalam manajemen konflik, timbulnya instabilitas atau kerusuhan komunal atau kerusuhan sosial itu bukan saja pemicunya dari orang per orang yang ada dalam masyarakat. Tetapi, putusan Pengadilan berpotensi menimbulkan hal-hal tersebut. Berkaitan dengan putusan PN Tobelo, majelis wilayah KAHMI Malut berpandangan, sesungguhnya, pengadilan telah memberikan ruang dan peluang adanya konflik komunal yang kesekian kali.

“Majelis wilayah KAHMI Malut menyesalkan putusan PN Tobelo. Olehnya itu, kita tidak menjamin kalau kemudian adanya gugatan masyarakat yang akan menimbulkan instabilitas di daerah hanya karena putusan PN Tobelo yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya mengakhiri. (aby/lex)

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

TKW Tewas Jatuh Saat Berusaha Kabur

07/09/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan