Rabu, 11 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Internal Golkar Saling Sikut

Internal Golkar Saling Sikut

Diposting pada 10/09/2019, 13:48 WIT
TANDINGAN: Rapat DPD II Golkar Tikep versi Hamid Usman untuk pembentukan tim penjaringan tandingan, Senin (9/9) MAHFUD HUSEN/MALUT POST
TANDINGAN: Rapat DPD II Golkar Tikep versi Hamid Usman untuk pembentukan tim penjaringan tandingan, Senin (9/9) MAHFUD HUSEN/MALUT POST

Kubu Alien dan Hamid Sama-sama Buka Penjaringan

TIDORE – Makin ruwet saja situasi internal Partai Golkar di Maluku Utara. Pasca pecah kongsi Ketua DPD I Alien Mus dengan Hamid Usman yang berakibat pada pemecatan Hamid selaku Sekretaris, perpecahan itu kini merembet ke segala lini. Terbaru, baik kubu Alien maupun Hamid sama-sama melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah. Itu berarti, rekomendasi yang akan diberikan pada balon kada pun bakal berbau dualisme.

Penjaringan Golkar versi Hamid ini terjadi di Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat dan Halmahera Timur. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu DPD I telah memecat tiga Ketua DPD II di tiga wilayah tersebut. Namun para pengurus kubu Hamid ini tetap keukeuh akan posisinya.

Keputusan melakukan penjaringan dimantapkan dalam rapat di Tikep kemarin (9/9). Dalam rapat yang dipimpin eks Ketua Golkar Tikep Anas Ali dan eks Sekretaris Elvri Habib, dibentuk tim penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota Tikep untuk Pilkada 2020. Hadir pula dalam rapat tersebut Hamid bersama politikus Golkar lainnya, Badarudin Gailea.
Rapat itu memutuskan penjaringan akan mulai dilakukan hari ini. Waktu yang diberikan untuk menjaring para balon adalah satu pekan.

Usai rapat, Hamid Usman menyatakan ia mewakili DPD I diundang DPD II Tikep untuk membahas pembukaan penjaringan balon kada. Menurut Hamid, kubunya berani melakukan penjaringan sebab masih meyakini bahwa Anas dan Elvri merupakan pimpinan partai yang sah. Hal ini, kata dia, juga terjadi di Halbar dan Haltim. "Tidak ada DPD II yang lainnya. Jadi yang disampaikan lewat koran bahwa penjaringan Partai Golkar di delapan kabupaten/kota yang telah selesai, saya ingin sampaikan bahwa hanya lima kabupaten/kota yang sah. Sementara tiga lainnya Tikep, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat adalah tidak sah dan harus dilakukan penjaringan ulang," tegasnya.

Hamid menjelaskan, pemecatan ketiga Ketua DPD II dan penjaringan dilakukan oleh Alien dan Arifin Djafar yang diklaim sebagai Sekretaris DPD I menggantikan Hamid. Namun, kata Hamid, Arifin sendiri bukan Sekretaris yang legal diakui DPP Golkar. Dengan sendirinya, seluruh keputusan partai yang dibuat Alien bersama Arifin harus batal demi hukum.

“Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat materiil maupun formiil, juga karena tidak lewat mekanisme. Lagian Arifin Djafar itu bukan Sekretaris DPD Golkar Malut. SK 160 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Golkar Malut masih berlaku sampai hari ini dan belum dilakukan revitalisasi oleh DPP. Ini yang perlu saya tegaskan, sehingga jangan dikira penjaringan berulang-ulang," ungkapnya.

Itu berarti, sambung Hamid, penjaringan di Tikep yang sebelumnya sudah tuntas dilakukan Pelaksana Tugas Ketua Golkar Tikep kubu Alien, Suldin Falabessy, juga tidak bisa dikatakan legal. "Tidak ada penjaringan berulang-berulang. Jadi ini penjaringan yang sebenarnya dan penjaringan yang dilakukan ini sah. Penjaringan yang dilakukan Suldin Falabessy itu batal demi hukum," sambungnya.
Hamid bahkan menyatakan, para balon yang telah mendaftar pada penjaringan kubu Suldin dan Sekretaris-nya Naser Robo diwajibkan mendaftar ulang saat penjaringan pekan ini. Jika tak daftar ulang, dia memastikan mereka dianggap gugur.

“Penjaringan penting. Karena orang menjadi bupati atau wali kota itu harus lewat mekanisme yang sah. Kalau tanpa mekanisme yang sah, maka hasilnya penjaringannya juga batal demi hukum. Apabila mereka yang telah mendaftar sebelumnya dan tidak lagi melakukan pendaftaran, maka dengan sendirinya gugur. Jika mereka kembali mengikuti penjaringan yang dilakukan Anas Ali dan Elvri maka akan diakomodir,” jabarnya.

Suldin Falabessy yang dikonfirmasi terpisah menyatakan pihak Hamid lah yang melakukan penjaringan secara tidak sah. Pasalnya, tidak ada surat dari DPP yang mengatakan penjaringan yang ia tutup Senin (2/9) lalu itu ilegal.

"Mana surat DPP yang menganulir penjaringan? Sudah begitu, tidak ada surat DPP dan DPD I yang memerintahkan penjaringan ulang. Hamid Usman hanya cari panggung saja ini. Kita sudah laksanakan semua sesuai surat dari DPP dan DPD I," terangnya.
Suldin justru merasa aneh dengan sikap ngotot Hamid terkait status Arifin. Pasalnya, kata dia, negara mengaku Arifin Djafar sebagai Sekretaris Golkar Malut di setiap momentum resmi. “Yang tanda tangan di KPU (mewakili Golkar) kan Pak Arifin, bukan Hamid Usman. Yang dipanggil ke DPP kan Arifin Djafar, bukan HU.

Untuk Plt sudah sesuai disposisi Ketua Umum yang sah. Ada kok disposisi dan ACC dari Ketua Umum. Itu yang paling ilegal. Masak bukan pengurus lagi kok mau melaksanakan penjaringan? Kan sudah ada SK DPD I untuk Plt, berarti legal dong," pungkasnya.
Pada penjaringan Golkar yang dilakukan Suldin dan Naser, sudah ada lima orang yang dinyatakan sebagai balon wali kota dan satu balon wakil wali kota. Mereka adalah Capt. Ali Ibrahim, Ade M. Nur, Salahudin Adrias, Ramli Pelu, dan Basri Salama, serta Muhammad Sinen untuk posisi wawali.

Halbar-Haltim
Tak hanya di Tikep, penjaringan ulang pun terjadi di Halbar. Kubu Alien Mus yang diketuai Ahmad Zakir Mando membuka penjaringan lebih dulu sejak pekan lalu. Saat ini sudah ada tiga balon bupati yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Noldi B. May, Zakir Mando dan Donar Taluke. “Yang ambil formulir balon wakil bupati adalah Boestamin Albaar,” ungkap Sekretaris Golkar Halbar versi Alien, Martens Marau.

Menurut Martens, saat ini Golkar tengah menunggu para balon mengembalikan formulir pendaftaran serta berkas-berkas yang dibutuhkan. ”Pembukaan penjaringan balon bupati dan wabup ini atas instruksi DPP melalui DPD I Malut. Untuk soal konflik itu kami tidak tahu, kami hanya menjalankan instruksi partai,” ujarnya.

Sementara Ketua Golkar Malut versi Hamid Usman, Samad Hi. Moid menegaskan hingga kini dirinya masih tetap menjabat sebagai Ketua DPD II. Pasalnya, sejauh ini belum ada SK pembatalan dirinya yang dikeluarkan DPP. “Sampai sekarang belum ada SK pengangkatan Plt Ketua DPD II Halbar, jadi saya masih tetap ketua,” tegasnya.

Samad pun dengan mantap akan melakukan penjaringan tandingan. Dia bilang, sesuai instruksi DPP melalui Hamid, hari ini dimulai penjaringannya. “Jadi siapa saja yang mau mengambil formulir, silahkan datang ke Sekretariat Golkar,” pungkasnya.

Di Haltim, beredar kabar Arifin Djafar selaku Plt Ketua Golkar Haltim versi Alien sudah melakukan penjaringan. Hanya saja, hingga kini Arifin belum mau berkomentar apapun.

Berbeda halnya dengan pengurus Golkar Haltim versi Hamid. Sekretaris Bunghae Kiye menegaskan tak ada versi-versian di tubuh Golkar Haltim. Ia dan Idrus Maneke merupakan pimpinan beringin yang sah. “Sejauh ini kami belum buka penjaringan,” kata dia.

Tidak Buru-buru
Alien Mus tampaknya sudah memprediksi fenomena penjaringan dobel ini bakal terjadi. Melalui rilisnya ke Malut Post, Ketua DPRD Malut ini menegaskan bahwa DPD I Golkar telah membentuk tim penjaringan balon kada di 8 DPD II. Kedelapan DPD itu adalah Kota Ternate, Tikep, Halbar, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Haltim, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. “Tim penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga telah selesai melaksanakan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 kabupaten/kota tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, sambung dia, nama-nama calon kada itu akan diserahkan ke DPD I untuk dilakukan rapat pleno. Setelah dipleno, nama-nama tersebut akan dibawa ke DPP untuk direkomendasikan salah satunya atau berupa paket pasangan.

Anggota DPR RI terpilih ini mengatakan, apabila ada sekelompok orang yang mengakui diri sebagai pengurus Partai Golkar dan membuka penjaringan calon kada di Halbar, Haltim, dan Tikep, maka calonnya tidak akan diakui. “Sebab Ketua DPD II Halmahera Barat adalah Zakir Mando yang juga telah membentuk tim penjaringan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Barat. Begitu pula di Haltim dan Tikep,” tegasnya.

Sementara itu, gejolak Partai Golkar ini dinilai akan menimbulkan dampak besar terhadap agenda politik partai jelang Pilkada. Hal ini diungkapkan Pengamat Politik Muhlis Hafel yang juga Dosen Politik Universitas Terbuka Ternate.

Menurut Muhlis, konflik yang merundung Golkar akan memberikan keuntungan bagi partai lain yang tidak berpolemik. "Sebab konflik akan berpengaruh pada efektivitas kerja partai jelang pilkada serentak, karena masyarakat mau percayai kubu mana yang sah?" ujarnya.

Muhlis mengatakan, perselisihan pendapat dalam sebuah partai merupakan salah satu jalan menuju dinamika pendewasaan. Namun ketika konflik itu tidak menemukan jalan keluar, persoalan bisa merembet ke kepercayaan masyarakat. "Karena partai adalah penjaring bakal calon kepala daerah. Bagaimana partai mau ajak masyarakat berdemokrasi yang baik, kalau partai saja menunjukkan demokrasi yang tidak baik," jelasnya.

Dia berharap, permasalahan yang terjadi di kubu Golkar bisa segera diselesaikan. "Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi ini tahapan pilkada mau dimulai," kata dia.

Muhlis juga berharap bakal calon kepala daerah tidak terburu-buru dalam proses pendaftaran di Golkar. Dia khawatir bakal timbul penyesalan di kemudian hari terkait legalitas rekomendasi partai. "Kalau saya jadi bakal calon saya belum mendaftar, karena belum diketahui mana yang sah. Makanya saya harap agar bakal calon menunggu hasil munas pada Desember nanti," imbaunya.(cr-03/din/ado/cr-01/aya/kai)

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan