Selasa, 17 September 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / Mendagri Digugat

Mendagri Digugat

Diposting pada 12/09/2019, 14:55 WIT
EDI Langkara
EDI Langkara

TERNATE – Persoalan tapal batas dua kabupaten bertetangga, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, ternyata tak selesai pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas dua wilayah tersebut. Kabupaten Halteng di bawah kepemimpinan Bupati Edi Langkara bahkan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) atas produk hukum Kementerian Dalam Negeri tersebut. Pemerintah Kabupaten Halteng merasa dirugikan secara kewilayahan dengan adanya Permendagri tersebut.

Gugatan JR tersebut telah diserahkan Penasehat Hukum Edi, Muhammad Konoras, ke MA Senin (9/9) kemarin. Kepada Malut Post, Konoras mengungkapkan alasan di balik pengajuan gugatan JR tersebut. “Peraturan Mendagri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, dimana pada lampiran 4 sudah ditentukan batas-batas secara jelas antara Haltim dan Halteng. Lalu tanpa acuan yang jelas, Mendagri mengeluarkan peraturan itu dan peraturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2003. Bahkan dengan berlakunya Permendagri tersebut pemohon dirugikan berupa sebagian wilayah Kabupaten Halteng kurang lebih 201.66 kilometer persegi yang dikuasainya berkurang atau menjadi hilang,” jabarnya.

Ketua Peradi Kota Ternate ini menambahkan, secara historis Kecamatan Patani dan Gebe adalah dua daerah yang terpisah. Patani di daratan Halmahera sedangkan Pulau Gebe adalah gugusan pulau-pulau kecil di laut Halmahera.

"Daerah ini sebagai wilayah Kecamatan Patani dan distrik di zaman pemerintahan VOC Hindia Belanda bahkan sampai pada Pemerintah Provinsi Irian Barat Lama yang beribukota di Soasio. Pada Zaman Provinsi Pemerintah lrian Barat Lama terbagi dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Maba dengan wilayah administrasi dan batas-batas pada wilayah tertentu, Kecamatan Patani dengan administrasi dan batas-batas pada wilayah tertentu," katanya kemarin (11/9).

Dalam permohonan gugatan tersebut, pengujian dilakukan terhadap Permendagri 84/2018. Pasal 10 ayat (6) UU 1/2003 tentang batas daerah Haltim dan Halteng disebutkan bahwa batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang Undang ini.
Dengan diterbitkannya UU nomor 1 tahun 2003 tersebut maka Pemkab Halteng telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halteng Tahun 2010-2030.

Kata Konoras, ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (6) UU 1/2003 berimplikasi yuridis terhadap penentuan batas wilayah/daerah. Itu berarti, batas wilayah Kabupaten Haltim juga harus berdasarkan pada UU 1/2003 seperti tertuang dalam peta batas Kabupaten Haltim dan Halteng.
Konoras menjelaskan, sebelum lahirnya UU 1/2003, sudah lebih dulu diterbitkan UU 6/1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Halteng.

Konoras menganggap, Permendagri 84/2018 ternyata tidak melaksanakan perintah UU 1/2003, khususnya tentang peta batas Kabupaten Haltim. “Maka proses pembentukannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c dan d UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Batas Daerah Kabupaten Haltim dan Halteng. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2018 telah bertentangan juga dengan Pasal 6 huruf a, b, c dan d UU Nomor 1 Tahun 2003 Jo lampiran 4 peta batas Kabupaten Haltim yang secara tegas menyebutkan batas wilayah Kabupaten Haltim terdiri dari Kecamatan Wasile, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan dan Kecamatan Wasile Selatan,” jabarnya.

Selain itu, sambung Konoras, batas wilayah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Permendagri 84/2018 yang menyatakan bahwa batas daerah Kabupaten Haltim dengan Halteng dimulai dari titik koordinat kartometrik atau TK 0 pada muara Wai Get. Selanjutnya sampai angka 5 TK 33 bertentangan dengan Pasal 6 huruf a, b, c dan UU 1/2003 Jo lampiran 4 berupa peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan UU 1/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Haltim dan Kota Tidore Kepulauan tanggal 25 Februari 2003.

Konoras menambahkan, lampiran 4 UU 1/2003 yang sudah digeografiskan tepat atau sesuai dengan koordinat dengan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dapat dilihat bahwa titik 0 berada di Wai Beb Tanjung Inggelang (bukan berada di Wai Get) dan atau tepatnya di Ubli atau depan tanjung Inggelang. “Di pertengahan Desa Sakam dengan Desa Bicoli,” paparnya.

Wilayah yang tercantum dalam Pasal 2 Permendagri 84/2018 juga berimplikasi pada berkurangnya luas wilayah daratan Kabupaten Halteng dari +/- 2.276.83 kilometer persegi menjadi 2.075 kilometer persegi. Itu berarti luas wilayah daratan yang berkurang adalah +/- 201.66 kilometer persegi. Hal ini juga berdampak pada pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). “Akibat dari dibentuknya Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Haltim dengan Halteng maka camat-camat dan kepala desa serta ketua BPD se-Kabupaten Halteng menyatakan pernyataan sikap dan berkeberatan serta menolak Permendagri tersebut,” tukas Konoras.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemkab Halteng memohon kepada MA untuk mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil pemohon untuk seluruhnya. Pemkab berharap Pasal 2 ayat (l), (2), (3), (4) den (5) Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 dinyatakan tidak Sah dan tidak berlaku umum.

“Juga memerintahkan Termohon (Menteri Dalam Negeri) untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 tentang batas Halteng-Haltim. Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya," pungkas Konoras.

Menanggapi langkah Pemkab Halteng tersebut, Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Setda Malut, Aldhy Ali mengatakan, gugatan semacam itu merupakan hal yang biasa. "Ini merupakan upaya dan juga hak dari masing-masing pihak terkait yang mungkin belum puas atas putusan Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 84 Tahun 2018," katanya saat dikonfirmasi kemarin.

Menurut Aldhy, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur tentunya mendukung upaya seperti ini karena dijamin UU. Dia juga mengapresiasi langkah Pemkab Halteng yang mengambil jalur legal dengan mengajukan JR ke MA.

"Namun perlu diketahui bahwa inti dari Permendagri 84/2018 ada pada Pasal 2 yang memuat titik-titik koordinat yang membentang membentuk garis batas administrasi wilayah Kabupaten Halteng dan Haltim. Karena itu, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung nantinya tentunya akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

"Tentunya para pihak-pihak terkait juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa garis batas administrasi ini tidak menghilangkan hak kepemilikan atas tanah, hak adat dan lain-lain. Penetapan garis administrasi ini semata-mata untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran," tandasnya.

Tak Ikut Campur
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Haltim enggan menanggapi upaya hukum yang ditempuh Pemkab Halteng. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Haltim Ardiansyah Majid kepada wartawan menegaskan, sengketa tapal batas antara Haltim-Halteng bagi Pemkab Haltim sudah final dan bersifat mengikat berdasarkan Permendagri yang dikeluarkan.

"Kalau Pemkab Halteng ajukan judicial review berarti menggugat Kemendagri bukan Pemkab Haltim, karena Kemendagri yang menetapkan tapal batas," tegasnya.

Diungkapkan Ardiansyah, Pemkab Haltim saat ini tetap berpatokan tapal batas Haltim yang ditetapkan Kemendagri yakni Kali Get. Karena itu, mereka enggan mencampuri judicial review yang diajukan Pemkab Halteng. "Kita saat ini tidak lagi memikirkan tapal batas Haltim-Halteng karena sudah selesai," ujarnya.

Meski begitu, Ardiansyah mengaku siap menindaklanjuti apapun hasil JR yang dikeluarkan MA nanti. "Kita tunggu saja hasil putusan MA. Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan Pemkab Haltim maka kita diam saja," pungkasnya.(aby/ado/cr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan