Minggu, 20 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Anggarkan Rp 97 Miliar Bayar Utang

Anggarkan Rp 97 Miliar Bayar Utang

Diposting pada 12/09/2019, 14:14 WIT
RAPAT: Suasana rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Malut, baru-baru ini
RAPAT: Suasana rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Malut, baru-baru ini

Bambang: Di Luar Rp 97 Miliar, tak Diakui

Peliput : Gunawan Tidore
Editor : Jufri Duwila

SOFIFI - Dewan Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) sepakati menganggarkan pembayaran utang sebesar Rp 97 miliar pada Perubahan APBD tahun 2019.

Penganggaran pembayaran utang tersebut disepakati dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Malut, Selasa (10/9) lalu.

"Penganggaran kewajiban pembayaran ke pihak ketiga (utang) sebesar 97 miliar rupih," kata pimpinan DPRD Malut Ishak Naser di sela-sela acara Forum Diskusi Pembangunan Ekonomi Regional di Grand Dafam, kemarin (11/9).

Senada, Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Bambang Hermawan kepada Malut Post juga mengaku pembayaran utang kurang lebih Rp 97 miliar. "Pembayaran utang ini tidak ada perubahan lagi," tandasnya.

Dengan demikian, kata dia, utang tambahan berdasarkan hasil klarifikasi Badan Anggaran (Banggar) terhadap sejumlah SKDP kurang lebih Rp 120 miliar tak diakomodir pada Perubahan APBD 2019.
Kendati demikian menurut Bambang, pembayaran utang khususnya yang progres fikisnya bermasalah, tetap ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

"Hanya yang berkaitan dengan apakah pembayaran utang yang progres fisiknya bermasalah itu akan ditindak lanjuti oleh inspektorat. "Kami menyurat ke Inspektorat untuk menindaklanjutinya dengan laporan," ucap Bambang sembari mengatakan utang tersebut merupakan utang bawaan tahun 2015 sampai 2018.

Bambang menegaskan pihaknya tak lagi mengakui utang di luar dari Rp 97 miliar yang diakomodir pada Perubahan APBD 2019. "Kita tidak lagi mengakui utang-utang lain. Kita akan buat surat edaran segala perikatan itu harus habis pada per 20 November. Sehingga kalau ada yang belum selesai maka harus dengan jaminan yang nanti penyelesaiannya di Desember sehingga tak ada lagi utang pada 2020 nanti," tegasnya.

"Temuan Banggar itukan temuan cast tertentu, bukan pada cast utangnya. Tetapi cast pada progresnya. Dan itu tanggung jawab dari SKPD. Tetapi ini terbukti atau tidak itu nanti dilihat dari hasil audit Inspektorat,"tukas Bambang. (cr-01/jfr)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan