Kamis, 17 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Unjuk Rasa Warnai Pelantikan Deprov

Unjuk Rasa Warnai Pelantikan Deprov

Diposting pada 24/09/2019, 14:18 WIT
TANDATANGAN PETISI: Ketua DPRD Malut sementara Kuntu Daud tengah ikut menandatangani petisi yang dibuat massa aksi, Senin (23/9)
TANDATANGAN PETISI: Ketua DPRD Malut sementara Kuntu Daud tengah ikut menandatangani petisi yang dibuat massa aksi, Senin (23/9)

Massa Aksi Sodor Sejumlah Tuntutan

Ketua DPRD: Akan Ditindaklanjuti

Peliput : Gunawan Tidore
Editor : Jufri Duwila

SOFIFI - Aksi demostrasi mewarnai acara pelantikan 45 DRPD Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 2019-2024, Senin (23/9) kemarin. Amatan koran ini ada dua elemen massa yang menggelar aksi di dalam lingkungan kantor DPRD Malut. Yakni DPD IMM Malut dan Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat Sofifi (FKPMS).

Dua organisasi pelajar dan mahasiswa ini menuntut sikap serius dari DPRD untuk mengawal Pemerintah Provinsi. Melalui Ketua DPD IMM Malut, Alfajri Arahman menyatakan 11 sikap. Dia antaranya,  sudah saatnya 45 anggota DPRD mengawal serta mendorong percepatan pembangunan Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi,  anggota DPRD wajib mengawal 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur.

Selain itu, DPD IMM  Malut juga meminta  anggota DPRD Provinsi agar wajib berkantor di Sofifi, bukan hanya saat paripurna. “DPRD Malut juga harus lebih ketat mengawasi izin  usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. DPRD  juga harus membatalkan kembali pengesahan KUA-PPAS 2020 yang terkesan terburu-buru,” ujarnya.

Mereka juga mendesak DPRD menuntaskan masalah harga kopra, cengkih dan pala. “DPRD juga harus serius mengawasi pemerintah demi kepentingan rakyat dan berani menolak UU KPK yang baru dan RUU KUHP,” tandasnya Alfajri.

Sementara FKPMS dalam aksi kemarin menuntut Ketua DPRD Malut   agar tegas terhadap gubernur terkait kedisiplinan ASN.  APBD 2019 harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur kota Sofifi, menonaktifkan sekretariat DPRD di Ternate dan mengalihkannya ke Sofifi. “DPRD harus tegas meminta kepada gubernur agar mencabut kembali SK pelantikan pejabat eselon III beberapa minggu lalu karena dianggap bertentangan dengan undang-undang, prioritaskan putra daerah untuk tenaga honorer dan mengevaluasi kembali tenaga honorer yang tidak aktif dan memprioritaskan pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan Oba Selatan kota Tidore Kepulauan.

Tuntutan masa aksi tersebut direspon oleh Ketua dan sejumlah anggota DPRD. Pasca pelantikan sejumlah wakil rakyat pun menghampiri massa aksi. Bahkan, menandatangani petisi terkait tuntutan mereka tersebut.

Ketua DPRD Malut sementara Kuntu Daud kepada masa aksi berjanji akan memprioritaskan apa yang menjadi tuntutan massa aksi. "Tentunya ini menjadi tanggung jawab kami. Tapi, setelah alat kelengkapan dewan terbentuk," ujarnya. (cr-01/jfr)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan