Kamis, 17 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / / DPRD dan OKP Surati Presiden

DPRD dan OKP Surati Presiden

Diposting pada 27/09/2019, 14:21 WIT
DIALOG : Pimpinan DPRD dan massa aksi saat berdialog di halaman kantor DPRD, Kamis (26/9) kemarin.
DIALOG : Pimpinan DPRD dan massa aksi saat berdialog di halaman kantor DPRD, Kamis (26/9) kemarin.

Minta Keluarkan Perppu KPK

Editor : Muhammad Nur Husen
Peliput : Samsudin Chalil

JAILOLO – DPRD Halmahera Barat (Halbar) menanggapi aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan revisi undang-undang KPK yang dilakukan aliansi mahasiswa STPK Banau yang tergabung dalam OKP HMI, LMND, GMNI, GAMKI dan GMKI di depan kantor DPRD, Kamis (26/9).

    Aksi yang digelar sekira pukul 10.30 WIT itu mendesak DPRD menindaklanjuti tuntutan massa aksi kepada Presiden Joko Widodo terkait revisi RUU KPK dan RUU KUHP.”Aksi yang kami gelar hari ini adalah aksi damai. Karena itu kami mendesak DPRD menyampaikan sikap kami ke Presiden untuk meninjau kembali revisi RUU KPK dan RUU KUHP,”tegas Ketua LMND Halbar Rival Doreki dalam orasinya.

       Tak lama berorasi, pimpinan DPRD didampingi beberapa anggota dan perwakilan massa aksi langsung menggelar pertemuan di ruang badan anggaran (Banggar). Dari hasil pertemuan itu, massa aksi dan DPRD bersepakat membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani bersama untuk disampaikan ke presiden. Setelah pertemuan, sekira pukul 12.30 WIT, Wakil Ketua DPRD sementara Robinson Missy bersama Ketua DPRD sementara Judidi Sikawe dan beberapa anggota membacakan surat permohonan kepada presiden terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

       Surat itu dengan Nomor: 111/222/2019, tentang penerbitan Perppu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat ini dikeluarkan kaitannya dengan tuntutan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di wilayah Indonesia terhadap penetapan UU KPK oleh DPR RI.”Kami minta presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penangguhan pelaksanaan undang-undang KPK.

”Jadi surat yang kami tandatangani bersama antara DPRD dan OKP ini akan disampaikan ke Presiden,”tegas Robinson Missy Wakil Ketua DPRD sementara. Setelah mendengar pernyataan dari DPRD dan menandatangani surat secara bersama, massa aksi langsung membubarkan diri dengan menumpangi mobil oprasional Polres Halbar.(din/met)

Share
Berita Terkait

Jokowi Menang Telak di Desa Danny

18/04/2019, 13:04 WIT

Danyonif RK 732/Banau Berganti

07/12/2018, 12:50 WIT

Sehari, Empat Tewas di Jalan

12/03/2018, 12:37 WIT

Jembatan Goin - Kedi Tuntas 2020

22/07/2019, 14:17 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan