Kamis, 17 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Pemprov Baru Terima Penyerahan Empat Pelabuhan

Pemprov Baru Terima Penyerahan Empat Pelabuhan

Diposting pada 27/09/2019, 14:14 WIT
PELABUHAN Sanana, Kepulauan Sula (Kepsul). Salah satu dari empat pelabuhan yang akan diserahkan Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Daerah.
PELABUHAN Sanana, Kepulauan Sula (Kepsul). Salah satu dari empat pelabuhan yang akan diserahkan Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Daerah.

SOFIFI - Kementerian Perhubungan telah menyerahkan pengelolaan empat pelabuhan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.  Empat pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Soasio yang ada di Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Jailolo di Halbar, Pelabuhan Weda di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pelabuhan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan  Malut, Armin Zakaria usai rapat bersama dengan Kemenhub di ruang rapat Sekprov di Kantor Gubernur, Kamis (26/9), mengatakan, untuk waktu penyerahan empat pelabuhan tersebut masih menunggu tim verifikasi datang ke Maluku Utara.

Jadwal kedatangannya belum diketahui secara pasti. ”Sesuai undang-undang itu batas waktunya sampai tahun 2020. Jadi untuk semua pelabuhan yang ada di beberapa pelabuhan itu akan diserahkan ke kabupaten/kota semuanya. Sedangkan kalau jumlah secara total pelabuhan yang ada di Maluku Utara itu berjumlah 164 pelabuhan lokal yang berada di kabupaten/kota. Kalau milik provinsi itu hanya 12, tetapi yang sudah oke itu ada 4,” terangnya.

Untuk itu, dengan penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pelabuhan, ke depan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ”Semua PAD-nya diatur oleh daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang kewenangan pengelola pelabuhan lokal maupun regional itu akan diselenggarakan kepada pemerintah daerah. “Karena sesuai amanat undang-undang 32 itu adalah paling akhir itu tahun 2020, dan itu wajib diserahkan.

Jadi kalau pemerintah daerah sudah menarik semuanya maka secara otomatis pemerintah daerah yang akan menagih semuanya yang dimulai dari distribusinya oleh pemerinta baik kabupaten maupun kota dan ini akan menjadi PAD,” jelasnya
Selain itu, pihak Dishub Malut juga telah mengkoordinasikan dengan Dishub Kabupaten/Kota dan kepala-kepala Syahbandar Kabupaten/Kota di Malut  untuk mempercepat kesiapan pemerintah daerah mendorong peralihan pengelolaan pelabuhan.

”Nah, tadi (kemarin, red) kan kita sudah rapat untuk membahas menyangkut dengan kesiapan pemerintah provinsi untuk menyambut kewenangan penyerahan pelabuhan-pelabuhan ini dalam hal ini pengelolaannya. Baik pelabuhan lokal maupun regional kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dari Kementerian Perhubungan. Selama ini pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan, tetapi dengan adanya undang-undang nomor 23 itu maka itu wajib diserahkan karena itu adalah amanat undang-undang,” tegas Armin.

Menurutnya, hal ini merupakan konsolidasi awal untuk tingkat Provinsi bersama dengan Dishub Kabupaten/Kota serta para Syahbandar. ”Nanti kan penyerahan adanya yang di sebut Personil Pembiayaan dan Dokumen (P3D), tadi merupakan rapat awal kita masih meminta masukan dari para Kadishub kabupaten/ kota dan kepala-kepala syahbandar pengelola. Sementara mengenai kewenangan pengelolaan yang lama ini,” tandasnya.

Armin juga meminta, agar para kadishub kabupaten/kota secepatnya dapat memasukkan berkas-berkas pendukung, sehingga proses penyerahan pengelolaan pelabuhan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota dipercepat. ”Kita minta untuk data P3D-nya untuk dimasukan ke kita, yang kedua nanti ada tim verifikasi dari kementerian Perhubungan maupun kementerian dalam negeri yang akan turun untuk melakukan verifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, penyerahan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Daerah hanya pelabuhan yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan. ”Untuk pelabuhan regional itu nanti ada 12 pelabuhan yang rencananya akan diserahkan, tetapi yang sudah pasti akan diselenggarakan itu ada 4 pelabuhan,” pungkasnya. (aya/jfr)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan