Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Usulan Bawaslu tak Diindahkan

Usulan Bawaslu tak Diindahkan

Diposting pada 02/10/2019, 14:13 WIT
ANGGARAN: Penandatanganan NPHD yang dihadiri Wali Kota Capt Ali Ibrahim dan Ketua KPU Abdullah Dahlan.
ANGGARAN: Penandatanganan NPHD yang dihadiri Wali Kota Capt Ali Ibrahim dan Ketua KPU Abdullah Dahlan.

TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyetujui nota perjanjian hibah daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tikep senilai Rp 17,5 miliar. NPHD ini disepakati KPU dan Pemkot yang ditandai dengan penandatanganan bersama. Berbeda dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tikep justru tidak menyetujui dan memilih tidak menandatangani NPHD yang diputuskan Pemkot sebesar Rp 6 miliar dari angka Rp 11 miliar yang diajukan.

 

Ketua KPU Tikep, Abdullah Dahlan, mengatakan bahwa kesepakatan NPHD antara Pemkot dan KPU sebesar Rp 17,5 miliar, dari Rp 17,7 miliar yang diajukan awalnya. Dari anggaran Rp 17,5 miliar ini diakomodir pada APBD-P 2019 sebesar Rp 250 juta dan sisanya dianggarkan lewat APBD induk 2020. Meski sudah disepakati Rp 17,5 miliar, dalam NPHD ini, kata Abdullah, terdapat beberapa komponen anggaran yang akan disediakan Pemkot di luar dari Rp 17,5 miliar tersebut. "Jadi ada namanya addendum atau peninjauan kembali terhadap perubahan NPHD, jika ada tiga item anggaran yang tidak terakomodir dalam anggaran Rp 17,5 miliar ini. Tiga item ini yakni anggaran pemungutan suara ulang (PSU), anggaran kenaikan honorarium Ad Hoc, dan anggaran advokasi hukum apabila terjadi sengketa," katanya saat dikonfirmasi, Senin (30/9) kemarin.

Menurutnya, anggaran yang disepakati sebesar Rp 17,5 miliar ini sudah cukup dalam kebutuhan pilkada nanti, diluar dari anggaran PSU, honorarium Ad Hoc, dan advokasi hukum.

Lanjut dia, anggaran Rp 17,5 miliar ini dicairkan dalam tiga tahap sesuai dengan kesepakatan KPU dan Pemkot. Tahap pertama 40 persen, tahap kedua 50 persen, dan tahap ketiga 10 persen.
Sementara Ketua Bawaslu Tikep, Bahrudin Tosofu, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menandatangani NPHD ini lantaran Pemkot hanya menyetujui Rp 6 miliar dari 11 miliar yang diajukan. Anggaran Rp 6 miliar ini, kata Bahrudin, sesuai dengan RAB Bawaslu tidak cukup.

Pihaknya telah menyampaikan itu ke Wali Kota Capt. Ali Ibrahim dan Wali Kota telah memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membahas dengan Bawaslu. Pada saat pembahasan berjalan, tim TAPD keluar dari ruangan dan meninggalkan Bawaslu sendiri. "Alasannya apa, tim TAPD ini keluar, kita juga tidak tahu. Kita dibiarkan sendiri dalam ruangan. Sehingga klitu kesimpulannya kita tunda penandatanganan NPHD ini," tandasnya.

Dikatakannya, jika Pemkot tetap ngotot mengakomodir Rp 6 miliar, maka pihaknya tidak akan menandatangani NPHD. Alasan tidak ditandatangani NPHD ini sudah disampaikan secara lisan Wali Kota, dan pihaknya juga akan menyurat ke Pemkot. (cr-03/lex)

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan