Kamis, 17 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / Leader Karapoto Dituntut 10 Tahun

Leader Karapoto Dituntut 10 Tahun

Diposting pada 09/10/2019, 14:56 WIT
PASRAH: Terdakwa Nurrizkiah Juliyanty alias Anti, //leader// PT Karapoto Financial Technology, saat mengikuti sidang pembacaan tuntutan, Selasa (8/10) AKSAL MUIN/MALUT POST
PASRAH: Terdakwa Nurrizkiah Juliyanty alias Anti, //leader// PT Karapoto Financial Technology, saat mengikuti sidang pembacaan tuntutan, Selasa (8/10) AKSAL MUIN/MALUT POST

Saksi tak Datang, Sidang Fitri Ditunda

TERNATE – Nurrizkiah Juliyanty alias Anti, //leader// PT Karapoto Financial Technology, lebih banyak tertunduk. Dalam persidangan dengan agenda tuntutan, Selasa (8/10), Anti dituntut penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Moksin. Dalam tuntutannya, JPU menilai Anti terbukti ikut terlibat dalam investasi bodong melalui Karapoto dan PT Artapuspa Jaya.

Sidang pembacaan tuntutan sempat tertunda dua kali sebelumnya. Baru kemarin, sidang digelar pada pukul 15.12 WIT. Anti didampingi tiga kuasa hukumnya, Sahidin Malan, Safrin S. Aman dan Halid Fadel.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Anti terbukti secara sah dan meyakinkan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan saksi-saksi yang terdiri atas korban investasi bodong Asrin Gailea, Fitri Puspita Hapsari (Direktur Karapoto), Djunior Djoko Satrio (ayah Direktur Karapoto), Susilawati Amra (//leader//), Sofyan Hasan (korban), dan Ivan (saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan). Di Karapoto sendiri, Anti berperan sebagai //leader// yang mengumpulkan uang dari nasabah lantas disetorkan ke perusahaan, sedangkan di PT Artapuspa ia duduk sebagai Wakil Direktur. “Terdakwa Anti juga terbukti turut melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas UU 7/1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutur JPU.

Atas pertimbangan tersebut, JPU menuntut Anti dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tingkah Anti menghimpun dana dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankannya adalah ia belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui perbuatannya.

Sahidin Malan usai persidangan mengatakan, phaknya akan membuat pleidoi atau nota pembelaan terhadap Anti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pleidoi ini akan dibacakan Selasa (15/10) depan.
Sementara itu, majelis hakim memutuskan menunda sidang lanjutan kasus investasi bodong dengan terdakwa Djunior Djoko Satrio dan Fitri Puspita Hapsari. Alasannya, saksi yang seharusnya dihadirkan JPU tidak datang ke persidangan. Rencananya sidang dilanjutkan Selasa depan juga.(mg-07/kai)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan