Kamis, 17 Oktober 2019

 Headline
MALUT POST / / DPRD Alihkan SPPD Untuk Prajabatan CPNS

DPRD Alihkan SPPD Untuk Prajabatan CPNS

Diposting pada 09/10/2019, 14:42 WIT
PERTEMUAN : Perwakilan CPNS saat melakukan pertemuan dengan DPRD Halbar di ruang Banggar, Selasa (8/10) kemarin
PERTEMUAN : Perwakilan CPNS saat melakukan pertemuan dengan DPRD Halbar di ruang Banggar, Selasa (8/10) kemarin

Djufri: Dalam Waktu Dekat Kami Panggil Sekkab dan BKD

Editor : Muhammad Nur Husen

Peliput : Samsudin Chalil

JAILOLO – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkab Halmahera Barat mengadu ke DPRD terkait tawaran anggaran prajabatan Rp 9,2 juta per CPNS oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkab Halbar. Aduan ini disampaikan karena tidak puas dengan tawaran biaya oleh pemkab yang dibebankan kepada CPNS.”Pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa (8/10) itu, perwakilan CPNS meminta para wakil rakyat bisa mencarikan solusi agar prajabatan dilaksanakan karena sesuai Terhitung Masa Tugas (TMT) berakhir Maret 2020. Ada kekhawatiran karena kalau lewat masa TMT dan tidak dilaksanakan prajabatan, maka status mereka diputihkan atau tidak jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),”kata Anggota DPRD Djufri Muhammad usai memimpin pertemuan.

       Sebagai tindaklanjutnya DPRD akan mengundang Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak dan Kepala BKD Zubair T Latif untuk mencari solusi yang terbaik, agar diklat prajabatan CPNS ini bisa dilaksanakan tanpa membebankan kepada CPNS. Karena itu, mantan Ketua Komisi I DPRD ini mengatakan tawaran DPRD yang nantinya disampaikan ke pemkab adalah diklat prajabatan harus cepat dilaksanakan sesuai ketentuan.”Kalau terkendala anggaran, pemkab harus melakukan pinjaman tanpa membebankan para CPNS, atau memending kegiatan lain yang belum urgen sehingga anggarannya bisa digunakan untuk prajabatan,”ungkapnya.

       Ada juga tawaran lain dari DPRD. Jika diklat dan prajabatan ini sifatnya emergensi, maka anggaran perjalanan dinas DPRD dan pemkab November dan Desember dipending, agar anggarannya digunakan untuk prajabatan. Politisi Partai NasDem ini mengatakan jika 152 CPNS ini statusnya diputihkan, maka di mana citra pemkab karena sesuai ketentuan BKN dalam waktu satu tahun pemkab atau instansi terkait wajib melaksanakan diklat prajabatan agar SK nya juga 100 persen.(din/met)

Share
Berita Terkait

Jokowi Menang Telak di Desa Danny

18/04/2019, 13:04 WIT

Danyonif RK 732/Banau Berganti

07/12/2018, 12:50 WIT

Sehari, Empat Tewas di Jalan

12/03/2018, 12:37 WIT

Jembatan Goin - Kedi Tuntas 2020

22/07/2019, 14:17 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan