Jumat, 15 November 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / DPP Golkar Pilih Arifin

DPP Golkar Pilih Arifin

Diposting pada 17/10/2019, 15:03 WIT
SK BARU: Pengurus DPD I Partai Golkar Malut menggelar konferensi pers terkait terbitnya SK kepengurusan baru dari DPP, Rabu (16/10) HIZBULLAH MUJI/MALUT POST
SK BARU: Pengurus DPD I Partai Golkar Malut menggelar konferensi pers terkait terbitnya SK kepengurusan baru dari DPP, Rabu (16/10) HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

Hamid Didepak dari Kepengurusan

TERNATE – Kisruh internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara akhirnya tuntas. Ini setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang beringin itu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru kepengurusan DPD I. Dalam SK tersebut, Arifin Djafar ditetapkan sebagai Sekretaris Golkar Malut menggantikan Hamid Usman.

Dalam SK bernomor KEP-384/DPP/Golkar/IX/2019 itu, Alien Mus tetap memegang kendali penuh atas Golkar Malut sebagai Ketua DPD I. Sedangkan Arifin dan Susilawati masing-masing menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara. SK tertanggal 27 September 2019 itu ditandatangani Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus. "SK ini adalah sebuah keputusan final secara hukum administrasi kepartaian tentang keabsahan badan pengurus Partai Golkar Malut. Jadi tidak lagi ada kepengurusan lain. Yang sah adalah pengurus yang SK-nya dikeluarkan oleh DPP," ujar Arifin Djafar dalam konferensi pers di Sekretariat Golkar Malut, Rabu (16/10).

Arifin menegaskan, dengan diterbitkannya SK Revitalisasi Badan Pengurus Partai Golkar Malut ini, maka tak ada lagi badan pengurus partai golkar yang lain. Begitu juga terkait kepengurusan di tiga kabupaten/kota yang sempat kisruh, yakni Halmahera Timur, Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan. Pengurus yang sah adalah yang ditunjuk Alien Mus. "Di tiga daerah tersebut tetap dijabat oleh Plt. Untuk Tidore Kepulauan Suldin Falabessy, Plt Halbar oleh Ahmad Zakir Mando dan Plt di Haltim adalah saya sendiri Arifin Djafar," tegasnya.

Putusan DPP ini juga berpengaruh pada penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat ini, DPP otomatis hanya akan mengakomodir bakal calon yang mendaftar pada kepengurusan sesuai SK DPP. Sebagaimana diketahui, ada dua versi Golkar yang membuka penjaringan calon kada di Haltim, Halbar dan Tikep.

Dalam rapat pleno DPP, sambung Arifin, selanjutnya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan para calon kada yang telah mendaftar dalam penjaringan. Uji tersebut akan dilaksanakan 22-28 Oktober nanti di Ternate. "Untuk penyampaian visi dan misi, kita akan menyurat ke masing-masing kandidat di kabupaten/kota dengan penjadwalan masing-masing daerah," ucapnya.

Setelah uji kepatutan dan kelayakan dan penyampaian visi misi usai, DPD I akan mengirim paling banyak tiga nama dari setiap kabupaten/kota ke DPP. "Jadi usulan nama-nama ke DPP bisa saja dalam bentuk paket begitu, juga dengan perorangan. Tetapi keputusan pengusulan nama-nama ke DPP berdasarkan hasil survei serta hasil fit nantinya," terang Arifin.

Arifin menuturkan, Golkar sendiri lebih memprioritaskan kadernya dalam pertarungan Pilwako maupun Pilbup nantinya. Meski begitu tak menutup kemungkinan partai tersebut akan mengakomodir figur non-kader. “Tentu kader diutamakan, tapi Golkar adalah partai terbuka. Tentu mekanisme ini masih berjalan, nanti kita lihat hasilnya nanti, dan keputusan DPP seperti apa nantinya," katanya.

Rekomendasi Partai Golkar untuk bakal calon yang akan diusung di 8 kabupaten/kota sendiri baru akan diterbitkan Desember nanti pasca Musyawarah Nasional (Munas).

Terpisah, Hamid Usman yang diwawancarai terkait didepaknya ia dari kepengurusan tampak legawa dengan putusan tersebut. Dia bilang, masuk atau tidaknya ia dalam kepengurusan partai tidak mengubah statusnya sebagai kader Golkar. “Kan SK yang dikeluarkan hanya tidak masuk dalam struktur pengurus saja tetapi bukan dipecat. (Jadi) tidak ada masalah, semua aman-aman saja. Mau masuk dalam pengurus atau tidak, saya tetap kader Golkar," ujarnya.

Hamid menambahkan, ia sudah khatam jatuh bangun bersama Golkar. Pengalamannya berpartai selama ini sudah membuktikan ia kader yang teruji. “Saya salah satu kader Golkar yang telah teruji. Jadi mau pakai di struktur atau tidak saya tetap di podium," jelasnya.

Hamid optimis, meski tidak masuk pengurus partai, dalam tahapan Pilkada nanti ia tetap masih akan dipakai Golkar sebagai juru kampanye dan ahli strategi. “Jadi masuk dalam pengurus atau tidak saya tempat saya tetap di podium. Apalagi jelang Pilkada ini, saya akan dipakai. Bukan soal saya masuk pengurus atau tidak, tetapi mereka melihat saya karena Hamid Usman. Jadi saya mau masuk pengurus atau tidak, tidak mengganggu aktivitas saya di Golkar," kata dia.

Sejauh ini, Hamid mengaku hubungannya dengan pengurus-pengurus Golkar lain baik-baik saja. Ideologi Golkar sudah kadung mengalir dalam darahnya. “Dulu saya pernah dipecat di Golkar, tetapi hubungan komunikasi dengan pengurus masih baik. Dan sampai sekarang, mau masuk pengurus atau tidak, tidak masalah. SK itu juga saya sudah ketahui, tapi tidak masalah. Hamid Usman tetap kader Golkar sejati," tegasnya.(pn/kai)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Dahlan Iskan