Jumat, 15 November 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / Honor Ad Hoc Naik, KPU Pusing

Honor Ad Hoc Naik, KPU Pusing

Diposting pada 02/11/2019, 12:44 WIT
M. ZEN A. KARIM
M. ZEN A. KARIM

Anggaran Pilwako Rp 27 M Terancam tak Cukup

TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate dibuat pusing dengan kenaikkan honor penyelenggara ad hoc. Kenaikkan honor penyelenggara ad hoc sendiri baru diterima KPU Kota Ternate dari Kementerian Keuangan pada Kamis (31/10) lalu. Ini disampaikan Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A. Karim kemarin (1/11).Zen menuturkan kenaikkan honor ad hoc sendiri bervariasi, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Kenaikannya bervariasi. Kalau PPK itu, ketua, sekretaris dan anggota mengalami kenaikkan sebesar 19 persen, sedangkan pelaksana teknis kenaikkan 18 persen. Sementara PPS sendiri, ketuanya naik 33 persen, anggota 35 persen, sekretaris 38 persen, staf pelaksana 33 persen. Kalau Pantarlih naik sebesar 25 persen. Kalau ketua KPPS naik 64 persen, dan anggota KPPS naik 70 persen,” sebutnya.

Zen menyebutkan untuk PPK sendiri honor ketua yang sebelumnya 1.850.000 naik menjadi Rp2.200.000, sementara anggota dari Rp 1.600.000 naik menjadi Rp 1.900.000. “Kalau Sekretaris sebelumnya 1.300.000 naik menjadi Rp 1.550.000 dan honor staf atau pegawai teknis dari Rp 850.000 naik menjadi Rp 1.000.000,” bebernya.

Sementara untuk honor ketua PPS yang sebelumnya Rp 900.000 naik menjadi Rp 1.200.000, sementara dari  Rp 850.000 naik menjadi Rp 1.150.000. “Kalau Sekretaris itu dari Rp 800.000 naik menjadi Rp 1.100.000 dan staf pelaksana dari sebelumnya Rp 750.000 naik menjadi Rp 1.000.000," terangnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi Pantarlih. Zen mengatakan, honor bagi Pantarlih, sebelumnya hanya Rp 800.000 naik menjadi Rp 1.000.000. "Kalau KPPS untuk ketua, honor sebelumnya 550.000 naik menjadi Rp 900.000, sedangkan honor anggota dari  Rp 500.000 naik menjadi Rp 850.000. Sementara petugas pengamanan TPS yang sebelumnya Rp 400.000, naik menjadi Rp 650.000," tambahnya.

Zen mengatakan dengan kenaikkan honor ad hoc di KPU Ternate ketersediaan anggaran yang disepakati melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 27 miliar tidak cukup karena itu perlu ada penambahan. “Karena penetapan anggaran beberapa waktu lalu, kami masih pakai rujukan honor yang lama," uajrnya.

Zen mengaku pada waktu pembahasan beberapa waktu lalu dengan pemerintah Kota Ternate belum ada pembahasan terkait honor ad hoc. Karena, menurut Zen, pemerintah masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. "Makanya belum dibahas soal honor itu. Surat dari Kementerian Keuangan terkait dengan honor ad hoc naik sudah kami terima pada hari Kamis, sekarang kami masih kaji lagi, tentu kami akan konsultasikan lagi dengan pemerintah terkait dengan penambahan anggaran," tegasnya.(aya/jfr)

Share
Berita Terkait

E-Paper

Dahlan Iskan