Jumat, 15 November 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Dinas ESDM Malut Susun Blue Print PPM Usaha Pertambangan

Dinas ESDM Malut Susun Blue Print PPM Usaha Pertambangan

Diposting pada 07/11/2019, 14:23 WIT
 FGD: Suasana  FGD Penyusunan Blue Print yang diselenggarakan Dinas ESDM Malut di Weda, baru-baru ini
FGD: Suasana FGD Penyusunan Blue Print yang diselenggarakan Dinas ESDM Malut di Weda, baru-baru ini

SOFIFI - Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Focus Grup Discussion (FGD)  penyusunan cetak biru (Blue Print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan di Malut.

Kegiatan yang dilaksanakan di kota Weda,  Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Khairun, instansi terkait, Camat Weda Tengah,  Camat Weda Utara,  Camat Pulau Gebe, para pemegang IUP dan IUPK serta dihadiri oleh masyarakat yang berada di lingkar tambang, Selasa (05/11).

Kabid Geologi ESDM Malut, Halim Muhammad kepada wartawan mengatakan,  blue print PPM ini merupakan tindak lanjut dari Kepmen  ESDM Nomor 1824 Tahun 2018. Setelah pelaksanaan di Weda, selanjutnya pada hari Kamis (7/11) hari ini akan dilaksanakan FGD yang sama di Kabupaten Halmahera Selatan. "Pelaksanaan kegiatan FGD ini merupakan salah satu cara merespons dan mengelaborasi ide, gagasan serta menyerap aspirasi dari masyarakat lingkar tambang dalam menata program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di sekitar tambang yang tujuannya adalah menciptakan sinergitas antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemilik IUP dan IUPK," kata Halim.

Lebih jauh Halim menegaskan, bahwa melalui program PPM ini ke depan perusahaan tidak lagi menyalurkan bantuannya dalam bentuk uang tunai, tetapi sudah berupa program kegiatan. Oleh karena itu FGD ini penting dilakukan dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan. ekonomi,  sosial, budaya dan lingkungan hidup Masyarakat di lingkar tambang. "Untuk mewujudkan itu semua,  kami saat ini berupaya menyusun (blueprint) atau kerangka kerja terperinci dalam implementasi PPM,” terang Halim.

Mantan Kadis DLH Halteng ini berharap sebelum tahun 2020, program ini dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara, dengan menyusun rencana induk PPM selama masa operasi sampai tahap pasca tambang. "Yang jelas keinginan pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan tambang di wilayah Malut ini harus menguntungkan masyarakat dan daerah,” pungkasnya.  (cr-01/pn/jfr)

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Dahlan Iskan