Kamis, 12 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / MAJANG POLIS / Bos Intisari Kalahkan BNNP

Bos Intisari Kalahkan BNNP

Diposting pada 13/11/2019, 14:39 WIT
HI. Umar Dukomalamo
HI. Umar Dukomalamo

Menang Praperadilan, PH Desak Evaluasi Kepala BNNP

TERNATE – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara harus kembali menelan pil pahit kekalahan dalam sidang praperadilan. Praperadilan kali ini dilayangkan Hi. Umar Dukomalamo, ayah Usman Umar, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkotika. Hakim menilai penetapan status tersangka Usman oleh BNNP tidak dilandasi bukti yang kuat dan prosedur yang tepat.

Sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa (12/11), itu dipimpin hakim tunggal Jhon Paul Mangunsong. Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dihadiri Penasehat Hukum Pemohon Muhammad Konoras serta Termohon dan PH-nya.

Hakim Jhon Paul Mangunsong dalam putusannya mengatakan, setelah mempelajari eksepsi BNNP, Pengadilan menilai eksepsi tersebut hanya menjelaskan tugas pokok dan wewenang dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Karena itu, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi tersebut. “Berdasarkan uraian di atas eksepsi Termohon dikesampingkan,” kata Hakim.

Sebaliknya, dalam pokok perkara maksud dan tujuan Pemohon tertuang dalam dalil-dalil permohonannya. Dimana dalil-dalil tersebut sudah tidak dibantah oleh masing-masing pihak. “Maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil tersebut merupakan pembuktian sempurna dan harus dianggap suatu fakta yang benar. Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya demikian pula sebaliknya Termohon berkewajiban juga membuktikan dalil-dalil sangkalannya,” sambung Hakim.

Dari jawaban kedua belah pihak, sambung Hakim Jhon, maka ditarik pokok permasalahan apakah penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, terhadap Usman Umar sah atau tidak. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU/XII/2014, penetapan tersangka harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup dan disertai pemeriksaan sebagai calon tersangka. “Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau badannya bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” tutur Hakim lagi.

Sebagaimana fakta yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa ada frase dua alat bukti yang cukup menurut Hakim praperadilan mengambil pengertian tidak sebatas pada kuantitas semata, tetapi lebih pada bukti tersebut memiliki kualitas yang cukup untuk menemukan tersangkanya. Pada saat ditangkap, terdakwa Samsul Rizal mengaku memperoleh paket sabu-sabu dari Usman. Tetapi pada paket tersebut tertera pengirim atas nama Tofik Ahmad.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Jhon Paul Mangunsong memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Yakni menyatakan penetapan tersangka oleh BNNP terhadap Usman Umar dengan dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (SS) sebagaimana Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan BNNP terhadap Usman Umar adalah tidak sah. “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkenan dengan penetapan tersangka atau Usman H. Umar, memulihkan hak Usman H. Umar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil,” kata Hakim dalam putusannya.

PH Pemohon, Muhammad Konoras yang ditemui usai sidang menyatakan putusan praperadilan tersebut bukan hal yang luar biasa baginya. Sebaliknya, ia menilai yang ‘luar biasa’ adalah proses penyelidikan dan penyidikan BNNP terhadap putra dari kliennya. “Awalnya kami telah memprediksi kasus penangkapan dan penahanan tidak memiliki nilai yuridis atau bobot yuridis yang bisa di pertanggungjawabkan di Pengadilan. Karena penangkapan pada tanggal 22, 23 dan 24 itu hanya berdasarkan pada informasi dan pada persidangan tidak ada satu keterangan yang mengarah pada perbuatan Usman Hi Umar anak dari Hi. Umar Dokumalamo,” jelasnya.

Fakta-fakta tersebut membuat Konoras yakin dari awal praperadilan ini merupakan satu bentuk koreksi administrasi dalam penegakan hukum dan merupakan suatu hak konstitusi setiap orang yang merasa diperlakukan tidak sesuai dengan prosedural. Dijelaskan dalam Pasal 77-78 KUHAP, siapa saja mempunyai kesempatan mengajukan praperadilan jika merasa dirinya atau keluarganya dirugikan dalam proses hukum. “Dengan adanya putusan ini sudah semestinya dan Hakim tidak bisa beralasan lain, kecuali mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon. Karena keterangan saksi pada persidangan tidak mengarah pada Usman dan yang bersangkutan tidak tertangkap tangan,” jabar Konoras.

Dia memaparkan, penangkapan seseorang diatur dalam Pasal 17 KUHAP. Apabila polisi melakukan penangkapan sekurang-kurangnya harus memiliki dua bukti permulaan yang cukup, dimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 paling tidak ada laporan polisi ditambah satu bukti lain, saksi atau surat lain. “Tetapi faktanya bahwa penangkapan itu hanya berdasarkan pada satu keterangan dari Samsul Rizal dan notabenenya keterangan dari Samsul Rizal telah dicabut (dalam persidangan). Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa penahanan bukan bukti permulaan yang cukup, sebab penyidik diwajibkan memeriksa seseorang sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” papar Konoras. “Dalam konteks perkara praperadilan ini faktanya bahwa begitu (Usman) ditangkap sudah berdasarkan penyidikan sedangkan penyelidikan juga belum pernah dilakukan. Oleh karena itu apa yang diputuskan hakim praperadilan merupakan sesuatu yang wajar berdasarkan hukum,” tambahnya.

Akibat tindak penangkapan dan penahanan yang dilakukan BNNP terhadap Usman Umar, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar itu dikeluarkan pihak kampus. Karena itu keluarga mendesak BNNP segera berkoordinasi dengan pihak kampus untuk memulihkan nama baik Usman dan mengembalikan status pendidikannya. “Karena Usman Umar telah mengalami kerugian berkali-kali atas ketidakprofesional yang dilakukan BNNP,” tegas Konoras.

Usai putusan praperadilan itu, Konoras meminta BNNP Malut bisa lebih profesional dalam menangani kasus. Dimana prosedur harus tetap dijalankan. “Karena kita semua tahu dan sepakat, menjadi musuh bersama bahwa narkoba itu harus diberantas tetapi semua harus sesuai mekanisme dan petunjuk yang telah diatur. Putusan ini menjadi bukti tidak profesionalnya penyidik BNNP dalam hal penanganan kasus khususnya terhadap Usman. Oleh karena itu Kepala BNNP Malut perlu dievaluasi kinerjanya sebagai atasan dan juga kinerja bawahannya (penyidik). Karena Kepala BNNP juga ikut berkomentar di koran dan terkesan memaksakan bahwa ini Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Konoras menyesalkan.

Konoras menambahkan, TPPU baru boleh dikenakan bila ada indikasi aliran dana untuk Usman atau siapa saja untuk pembelian narkoba. “Apalagi BNNP sudah dua kali di praperadilan karena salah. Untuk itu Kepala BNNP harus dievaluasi,” tutupnya.(mg-07/kai/*)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan