Jumat, 13 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / EKONOMI / Gelar Rakor Bahas Satu Data Indonesia

Gelar Rakor Bahas Satu Data Indonesia

Diposting pada 13/11/2019, 14:07 WIT
KERJASAMA: Penandatanganan MoU Satu Data Indonesia di sela-sela rapat koordinasi kemarin. ft suryani/malut post
KERJASAMA: Penandatanganan MoU Satu Data Indonesia di sela-sela rapat koordinasi kemarin. ft suryani/malut post

TERNATE - Badan Pusat Statistik Maluku Utara (BPS Malut) melakukan rapat koordinasi antar instansi untuk tingkatkan peran dan fungsi institusi statistik dalam Satu Data Indonesia. Acara berlangsung di Grand Dafam Bela Ternate, Selasa (12/11) kemarin.

Acara ini dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Malut Umar Sangaji, mewakili Gubernur Abdul Gani Kasuba.  Dalam sambutan tertulisnya, gubernur mengatakan rapat koordinasi untuk menyatukan satu data ini sangat penting, karena data lebih berharga dari pada minyak “Dengan data,  pemerintah dapat merumuskan kebijakan program pembangunan yang tepat yang sesuai dengan jasa pelayanan yang diamanatkan undang-undang,” ujarnya. Gubernur menghimbau semuanya terkhusus OPD yang terlibat dalam pengumpulan data, dapat berkontribusi dan memberikan peran nyata dalam menerapkan sistem nasional demi kepentingan yang lebih luas.

Kepala BPS Malut, Atas Parlindungan Lubis mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, OPD Provinsi Malut yang telah bekerjasama hingga terselenggaranya kegiatan ini. Menurut dia, rapat koordinasi digelar dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang menyangkut statistik baik di tingkat Nasional maupun daerah, guna mewujudkan Satu Data Indonesia. “Peran dan fungsi BPS yaitu menyediakan satu data untuk Indonesia, sehingga saya pertegas untuk satu data yang mengacu pada Perpres 39 tahun 2019 apa fungsi BPS tapi yang lainnya juga memiliki fungsi masing-masing,” tuturnya.

Direktur Politeknik Statistika STIS,  Erni Tri Astuti mengatakan, pemerintah konsen dengan instansi yang memiliki data yang berbeda, sehingga rapat koordinasi dilakukan untuk menyatukan data, karena sebelumnya banyak sumber data yang menjadi acuan tapi berbeda. Keinginan satu sumber data yang terpercaya maka terbitnya Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Diharapkan para penghasil data di daerah atau di pusat berkoordinasi untuk menghasilkan kesepakatan data yang memenuhi standar, norma, kriteria dan prosedur yang menghasilkan satu data yang dapat dipakai untuk perencanaan pembangunan nasional,” harapnya. (tr-02/onk).

 

Share
Berita Terkait

Tiket Mahal, Penumpang Pesawat Turun

16/04/2019, 12:33 WIT

Ultah ke-56, Taspen Cegah Stunting

12/04/2019, 08:58 WIT

Basuki: Jangan Ambil Kerang

18/04/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan