Kamis, 12 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / NASIONAL / Dana Desa Malut Naik

Dana Desa Malut Naik

Diposting pada 15/11/2019, 15:10 WIT
 PENYERAHAN: Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba saat menerima DIPA dan Buku Daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (14/11) IMRAN A. KADIR FOR MALUT POST
PENYERAHAN: Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba saat menerima DIPA dan Buku Daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (14/11) IMRAN A. KADIR FOR MALUT POST

DAU untuk Kab/Kota juga Meningkat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11). Seluruh kepala daerah dan menteri hadir dalam penyerahan yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu. Dana Transfer untuk Maluku Utara sendiri rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, besaran untuk Dana Desa (DD), misalnya, mengalami kenaikan di sembilan kabupaten/kota penerima DD di Malut. Halmahera Tengah yang memiliki 61 desa mendapat alokasi DD total tahun 2020 Rp 61,4 miliar. Tahun 2019 DD Halteng ‘hanya’ Rp 58,09 miliar. Lalu Halmahera Barat yang mendapat DD Rp 134,2 miliar untuk 169 desa (2019 Rp 130,45 miliar), Halmahera Timur Rp 100,3 miliar untuk 102 desa (2019 Rp 97,79 miliar), Halmahera Selatan Rp 199,1 miliar untuk 249 desa (2019 Rp 194,26 miliar), Halmahera Utara Rp 155,8 miliar untuk 196 desa (2019 Rp 152,02 miliar), Kepulauan Sula Rp 77,1 miliar untuk 78 desa (2019 Rp 73,75 miliar), Kota Tidore Kepulauan Rp 48,5 miliar untuk 49 desa (2019 Rp 45,74 miliar), Pulau Morotai Rp 78,4 miliar untuk 88 desa (2019 Rp 75,51 miliar), Pulau Taliabu Rp 66,9 miliar untuk 71 desa (2019 Rp 63,95 miliar).

Peningkatan juga terjadi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota yang rinciannya terdiri atas DAU formula, bantuan pendanaan kelurahan (untuk kota), bantuan pendanaan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa. DAU Provinsi Malut sendiri naik tipis dari Rp 1,354 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 1,377 triliun pada 2020.

Sementara itu, DAU Halteng tahun 2020 sebesar Rp 473,74 miliar (2019 Rp 460,4 miliar), Ternate Rp 658,06 miliar (2019 Rp 653,09 miliar), Halbar Rp 517,24 miliar (2019 Rp 504,63 miliar), Haltim Rp 500,55 miliar (2019 Rp 486,92 miliar), Halsel Rp 784,72 miliar (2019 Rp 766,19 miliar), Halut Rp 510,07 miliar (2019 Rp 495,8 miliar), Kepsul Rp 509,40 miliar (2019 Rp 495,61 miliar), Tikep Rp 573,89 miliar (2019 Rp 570,28 miliar), Morotai Rp 412,37 miliar (2019 Rp 404,67 miliar), serta Taliabu Rp 371,30 miliar (2019 Rp 356,66 miliar).

Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba hadir langsung menerima DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Presiden Jokowi. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Pemprov Malut, Muliadi Tutupoho mengatakan, total DIPA 10 kabupaten/kota dan Pemprov Malut yang diterima Gubernur kurang lebih Rp 10 triliun. "Alhamdulillah, Pak Gubernur telah menerima DIPA dan TKDD dari Bapak Presiden. Selanjutnya DIPA ini sesuai rencana akan diserahkan ke 10 kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal lainnya pada 21 November mendatang," kata Muliadi ketika dikonfirmasi usai penerimaan DIPA kemarin.

Dalam pertemuan kemarin, Jokowi meminta para kepala daerah segera membelanjakan dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 856,9 triliun. Ia berharap pencairan dana untuk tender proyek mulai dilakukan pada Januari 2020. "Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Presiden dilansir dari CNN Indonesia.

Jokowi mengatakan, belanja anggaran transfer ke daerah harus segera dilakukan agar konsumsi pemerintah dapat memicu konsumsi dunia usaha hingga masyarakat. Ia berharap kebijakan fiskal bisa menumbuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor perekonomian nasional.

Menurutnya, ini perlu dilakukan karena ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global masih terus berlangsung. Hal ini membuat Indonesia sulit mengharapkan sumbangan pertumbuhan dari pasar global.

Untuk itu, Indonesia perlu mengandalkan konsumsi domestik guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya belanja pemerintah pusat dan daerah. "Diharapkan fiskal kita, belanja APBN, bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan, jangan tunggu-tunggu, ini perintah," katanya.
Jokowi bahkan tidak ingin kepala daerah mengulangi kebiasaan di mana baru menghabiskan anggaran ketika akhir tahun tiba. "Belanja secepat-cepatnya. Jangan sampai seperti kemarin, November ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi," imbuhnya.

Kendati ingin kepala daerah segera melakukan belanja anggaran, namun ia tetap ingin penggunaan anggaran dilakukan seoptimal mungkin. Artinya, belanja tidak dilakukan dengan asal habis, namun benar-benar memberi dampak pembangunan bagi masyarakat. "Jangan hanya //sent// yang diurus, tapi //delivered//. Jangan bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen, tapi rakyat tidak dapat manfaat atau tidak dari belanja itu," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin para kepala daerah bisa bersinergi dengan sesama kepala daerah dan kementerian/lembaga lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ia tidak ingin kepala daerah justru saling mengedepankan ego dalam melakukan pembangunan di daerah masing-masing, sehingga tidak sinkron dengan pusat. "Contoh, kami mau selesaikan Mandalika dan Labuan Bajo. Menteri PUPR kerjakan jalannya ke kawasan, runway diperpanjang oleh Kemenhub, pemda konsentrasi di pembebasan lahan, baik di kabupaten/kota dan provinsi. Jadi semua menuju ke satu titik, sehingga semua pekerjaan selesai," terangnya.

Tak ketinggalan, orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para kepala daerah agar terus mencapai fokus pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih, pemerintah pusat sudah menyiapkan program Kartu Prakerja yang nantinya akan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, total Dana Alokasi Umum (DAK) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp 117,6 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp 202,5 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 15 triliun, Dana Otonomi dan Keistimewaan DIY sebesar Rp 22,7 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp 72 triliun.

Kurangi SPPD

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengurangi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan perjalanan dinas. Menurutnya anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masif relatif tinggi. “Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri. Wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit cost juga lebih mahal,” ujar Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Di sisi lain porsi belanja pegawai juga terbilang tinggi yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Sedangkan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan seharusnya pemerintah daerah memberikan porsi yang besar untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bukan justru, mengambil porsi APBD yang justru untuk keperluan yang tidak terlalu penting. “Makanya sisa-sisa itu sisanya untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi,” kata Sri Mulyani.

Terakhir dia meminta agar pemerintah daerah dapat menimbang kembali pemakaian APBD untuk kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diprioritaskan. "Jadi tolong dilihat betul karena alokasi belanja daerah APBD kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja," katanya dilansir dari Liputan6.com.(cr-01/cnn/lip6/kai)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan