Minggu, 15 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Cuti, Tiga WNA Belum Penuhi Panggilan Imigrasi

Cuti, Tiga WNA Belum Penuhi Panggilan Imigrasi

Diposting pada 22/11/2019, 14:36 WIT
 JUMPA PERS: Pihak Imigrasi Tobelo menggelar jumpa pers bersama awak media di Halut, Kamis (21/11) RAMLAN HARUN/MALUT POST
JUMPA PERS: Pihak Imigrasi Tobelo menggelar jumpa pers bersama awak media di Halut, Kamis (21/11) RAMLAN HARUN/MALUT POST

TOBELO – Pihak Imigrasi kelas II Non TPI Tobelo akhirnya angkat bicara terkait hasil permintaan klarifikasi terhadap petinggi PTNHM, Rabu (20/11) kemarin. Salah satu yang sempat dipanggil dan dimintai klarifikasi yakni manager HRD, Irfan. Selain Irfan, pihak Imigrasi juga telah melayangkan panggilan terhadap 3 Warga Negara Asing (WNA) yang juga merupakan petinggi PTNHM. Mereka masing-masing Allan Viktor Hilli (UG Operasional Specialist), Phil Holmes Hopkins (Direktur Operasional) dan Nicholas Paul Saunders (Direktur Commercial).

Melalui jumpa pers bersama awak media, Kamis (21/11), pihak Imigrasi menegaskan tetap memproses dan menindaklanjuti surat yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi Malut menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan tiga WNA tersebut lantaran
melanggar norma-norma ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Kepala Kantor Imigrasi, Douglas.
Diakui Douglas, pihaknya telah melayangkan panggilan terhadap tiga petinggi PTNHM yang merupakan WNA serta manager HRD, Irfan. "Kita sudah memintai keterangan dan menanyakan alasan, mengapa sampai ketiga pekerja asing ini harus meninggalkan site Gosowong dan norma apa saja yang dilanggar. Menjawab ini, Irfan selaku manager HRD mengaku kalau memang ada norma yang dilanggar, tapi pihaknya masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Disnaker provinsi, terutama menyangkut pelanggaran yang dilakukan ketiga petinggi PTNHM itu," jelas Douglas, didampingi Humas Marlan Gunawan dan Fauzan selaku Kasi Inteldam.

Saat ini, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Disnaker provinsi terkait langkah-langkah yang akan diambil, guna menanggapi pelanggaran yang dilakukan tiga petinggi PTNHM tersebut. "Jadi apa yang melanggar itu bukan kami yang tentukan, tapi dari Disnaker provinsi karena mereka juga punya penyidik," katanya.

Menurut Douglas, tiga WNA yang sudah dipanggil belum memenuhi panggilan pihaknya lantaran sedang berada di luar negeri menjalani masa cuti kerja. "Kita menunggu sampai mereka kembali lalu kita periksa. Selanjutnya, kita tinggal menunggu langkah Kemenaker dan Disnaker provinsi, sebab masih ada upaya mediasi antara serikat pekerja bersama pihak terkait lainnya," terangnya.
Dalam kesempatan kemarin, dia juga menyentil pemberitaan media terkait dengan sulitnya akses informasi yang dibutuhkan media menyangkut hasil pemeriksaan petinggi PTNHM, Rabu kemarin. Dikatakan Douglas, pihaknya tidak memiliki niat sama sekali untuk menghindari awak media. "Saya tidak hindari atau menutup informasi, melainkan terus memberikan keterangan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kalau Humas itu bertindak harus sesuai perintah kepala kantor, jadi harus sesuai prosedur," pungkasnya.

Diskusi
Di sisi lain, PT NHM hingga kini masih berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait status tiga pekerja asingnya. Sejauh ini, NHM menegaskan Philips Hopkins dan Nicholas Saunders masih berstatus sebagai Direktur PT NHM. Keterangan ini disampaikan menyusul hasil pertemuan antara pihak Manajemen PT NHM, karyawan dan Serikat Pekerja.

Dalam rilis yang diterima Malut Post Kamis (21/11), Manajemen NHM melalui Specialist-External Communications Ramdani Sirait menyatakan Manajemen masih melanjutkan diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua Direktur dan satu pekerja asing lainnya.

PT NHM juga mengonfirmasi bahwa Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara merekomendasikan agar pihak Imigrasi meninjau kembali status izin kerja dari dua Direktur Operasi NHM dan satu ekspatriat lainnya. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi yang diberikan kepada NHM dan PT NHM tetap melanjutkan diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Tiga pekerja ekspatriat tersebut secara fisik tidak sedang berada di Gosowong ketika PT NHM diberitahu tentang hal ini, dan memutuskan untuk menunda kembali ke Gosowong untuk membantu kemajuan diskusi antara Manajemen dengan Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja. Ketidakberadaan mereka di Gosowong bukan karena tuntutan semua karyawan PT NHM yang menuntut agar mereka segera dikeluarkan,” terang Ramdani.

Manajemen PT NHM tetap berkomitmen menegakkan hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Perjanjian Kerja Bersama. “Dan kami bertekad untuk selalu menegakkan hukum dan PKB ini. Kami terus membahas berbagai masalah yang menjadi perhatian Serikat Pekerja dan karyawan, dan akan selalu menjadi prioritas kami untuk menjaga komunikasi kami yang jujur dan terbuka,” tutur Ramdani.
PT NHM juga menyatakan pentingnya peran yang dimainkan oleh ketiga karyawan ini dalam memastikan kelangsungan operasi Gosowong yang aman dan efisien dan mendesak penyelesaian yang cepat untuk masalah tersebut.(cr-04/aji)

 

 

Share
Berita Terkait

TKA Tiongkok Kuasai Malut

26/01/2019, 15:24 WIT

Oknum Anggota DPRD Halut Pesta Miras

06/02/2018, 15:55 WIT

Tutup Tambang Roko

07/02/2018, 13:57 WIT

Ketua KPU Halut Nyaris Dipukul Napi

18/04/2019, 13:16 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan