Minggu, 15 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / UU Nomor 10 2016 Lemahkan Peran Bawaslu

UU Nomor 10 2016 Lemahkan Peran Bawaslu

Diposting pada 22/11/2019, 14:30 WIT
 SOSIALISASI: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disosialisasikan oleh Bawaslu Kota Ternate, kemarin
SOSIALISASI: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disosialisasikan oleh Bawaslu Kota Ternate, kemarin

TERNATE - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melemahkan peran dan fungsi mereka sebagai lembaga pengawas. Hal ini terungkap dalam sosialisasi UU Nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pengawasan tahapan pilkada 2020.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan menjelaskan, problematika hukum terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan Bawaslu, sehingga UU Nomor 10 Tahun 2016 perlu direvisi atau melahirkan peraturan pengganti undang-undang. Karena terdapat beberapa problem terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya.

Aslan menguraikan, beberapa perbedaan mendasar konsep penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas. Misalnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Lalu, pelanggaran diselesaikan lewat jalur ajudikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat. Sementara dalam UU Pilkada, durasi waktu penanganan pelanggaran administrasi hanya lima hari. Lalu, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non- ajudikasi. Karena itu pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran. Seperti dalam penanganan netralitas ASN, dalam UU pilkada ASN bisa diproses secara pidana jika dilibatkan dalam tahapan kampanye. "Tetapi jika belum kampanye tentu pelanggarannya masih dalam kisaran etik," terangnya.

"Kalau UU pilkada sifatnya hanya rekomendasi, kalau pemilu tentu peran Bawaslu sangat kuat lantaran Bawaslu punya kekuatan mengeluarkan keputusan bukan rekomendasi. Makanya soal keterlibatan ASN ini kadangkala jika diproses, kalau mengacu pada UU pilkada nomor 10 tentu melemahkan dan belum memberikan efek jera, lantaran sifatnya hanya rekomendasi bukan putusan. Rekomendasi yang dikeluarkan sanksi tergantung kepala kepegawaian, kadang rekomendasi itu tidak dijalankan,," terangnya.

Aslan juga mengaku konsentrasi Bawaslu bukan hanya merujuk pada soal pengawasan terhadap keterlibatan ASN saja, namun berbagai bentuk pelanggaran yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada juga diawasi. Seperti halnya penyalahgunaan fasilitas pemerintah. "Seperti dana Bansos, tentu hal ini akan menjadi konsentrasi Bawaslu juga, baik dalam tahap pengkajian hingga penyaluran di lapangan nantinya. Jadi jika ditemukan tentu akan diproses. Memang sejauh ini belum kedapatan namun tetap akan diawasi," pungkasnya. (Aya/yun).

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan