Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / KPI Belum Sepenuhnya Diberi Ruang

KPI Belum Sepenuhnya Diberi Ruang

Diposting pada 27/11/2019, 14:28 WIT
Sekertaris KPI Morotai, Sitti Marwa Kharie. (Ggl)
Sekertaris KPI Morotai, Sitti Marwa Kharie. (Ggl)

DARUBA- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Pulau Morotai, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dinilai kurang memberikan dukungan dan  perhatian pada organisasi tersebut.

Kepada Koran ini, sekertaris KPI Morotai, Sitti Marwa Kharie,  menuturkan, KPI Morotai memiliki program kerja yang salah satunya adalah melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait UU perlindungan anak dan sosialisasi sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Sosialisasi ini kata Sitti, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak di tingkat akar rumput, dimana pendekatan ke masyarakat di pedesaan dengan melibatkan anak-anak nantinya diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. “Untuk melaksanakan itu, kami masih memiliki kendala sebab harus di dukung oleh Pemkab," ujarnya

Sejalan dengan dinamika sosial, Pemkab harus memberikan dan menjamin rasa aman serta perlindungan terhadap anak-anak. Baik itu sosialisasi terkait pemahaman warga akan persoalan UU perlindungan anak, pendampingan, hingga ketegasan hukum. Artinya jika KPI yang berorientasi dalam persoalan ini kurang diperhatikan dan kurang didukung maka pastinya berdampak pada fakta diapangan.

Ditambahkan Sitti, peristiwa pelecehan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, butuh perhatian khusus. Terlebih pelecehan tersebut di lakukan oleh mereka yang memang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

"Tak sedikit pula yang menjadi pelaku adalah saudara laki-laki, paman atau bahkan orang tua nya sendiri. Kekerasan seksual pada anak baik itu perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh di biarkan. Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum bahkan merupakan pelanggaran hak atas anak tersebut," ujarnya, seraya berharap agar Pemkab Pulau Morotai dan kepolisian agar dapat menyikapi dan serius akan masalah tersebut dimana memberikan ruang dan dukungan kepada KPI untuk menjelankan fungsinya. (tr-04/Lid)

 

Share
Berita Terkait

Warga Antusias ke TPS

18/04/2019, 12:43 WIT

Oknum PNS Cabuli 3 Siswa SMP

24/02/2018, 09:57 WIT

Pembentukan Kodim Morotai Kian Dekat

26/09/2018, 09:10 WIT

Diduga Selingkuh, Guru Dianiaya

09/02/2018, 14:08 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan