Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / FEATURE / Selama Ini Korban Trauma

Selama Ini Korban Trauma

Diposting pada 27/11/2019, 14:41 WIT
BUKU PANDUAN: Lidwina Inge Nurtjahyo (kiri) dan Saras Dewi memperlihatkan Buku Saku Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus FERLYNDA PUTRI/JAWA POS
BUKU PANDUAN: Lidwina Inge Nurtjahyo (kiri) dan Saras Dewi memperlihatkan Buku Saku Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus FERLYNDA PUTRI/JAWA POS

Cerita Penyusunan Buku Saku Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Inge dan Yayas pertama menggagas buku ini saat sama-sama menangani kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Indonesia. Melirik atau menatap secara terus-menerus dan komunikasi seksual yang cabul melalui media sosial termasuk yang didefinisikan sebagai kekerasan seksual.

FERLYNDA PUTRI, Jakarta

LIMA tahun lalu, di sela-sela pendampingan kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Indonesia (UI), mereka berbagi impian. Tentang perlunya kampus punya standar operasional pelayanan jika hal serupa terjadi.

Dan, memang kasus seperti itu kembali mereka temukan di UI, kampus tempat keduanya mengajar. Itulah yang kian menggumpalkan niat dan semangat mereka.

Akhirnya, setelah melewati sekian pertemuan, sekian diskusi dan perdebatan, apa yang menjadi cita-cita Lidwina Inge Nurtjahyo dan L.G Saraswati Putri atau Saras Dewi itu terwujud.

Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus diluncurkan kemarin (25/11). Bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. ”Buku ini disusun atas dasar keprihatinan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di fakultas dan universitas,” kata Inge ketika ditemui di ruang kerjanya di Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Seperti namanya, buku tersebut mungil sehingga bisa disimpan di mana pun, termasuk saku. Jadi, mudah dibawa ke mana pun.

Inge dan Yayas –sapaan akrab Saras Dewi– pertama bertemu pada 2014, saat keduanya sama-sama menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang sastrawan terhadap seorang mahasiswi UI. Keduanya memang pengajar di kampus tersebut. Inge dosen di FH, sedangkan Yayas di fakultas ilmu pengetahuan budaya (FIB).

Ketika kasus serupa mereka temukan di kampus, Inge dan Yayas pun menyuarakan kepada civitas academica yang lain. Mereka berbagai tugas. Inge bertugas mencari dukungan di FH, sementara Yayas di FIB. ”Wakil dekan dan mahasiswa yang tergabung di BEM (badan eksekutif mahasiswa, Red) tertarik,” ucapnya.

Dari sejumlah orang tersebut, akhirnya terbentuk tim penyusun. Selanjutnya adalah penyamaan persepsi. Diskusi-diskusi digelar.

Pematerinya tidak hanya berasal dari internal kampus. Tapi juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dengan isu itu, seperti LBH Apik dan Komnas Perempuan. Ikut terlibat juga HopeHelps, organisasi nirlaba yang dibentuk para mahasiswa UI yang fokus pada isu kekerasan seksual di kampus.

Setelah itu, Juli lalu buku tersebut mulai dikerjakan. Salah satu yang tersulit dalam penyusunan adalah merumuskan tindakan kekerasan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan universitas.
Misalnya saja apa yang termasuk dalam pelecehan seksual. Dalam buku tersebut, dirumuskan tindakan seperti melirik atau menatap secara terus-menerus, komunikasi seksual yang cabul melalui media sosial, termasuk deklarasi kasih sayang atau pendekatan yang tidak diinginkan.

Perdebatan definisi tersebut, menurut Inge, seru. Apalagi, penyusunan itu melibatkan mahasiswa. Mereka saling mengeluarkan pendapat.

Selama ini kampus acap kali melihat kekerasan seksual hanya jika melibatkan fisik. Misalnya saja pemerkosaan. Karena itu, penjlentrehan tindakan tersebut diperlukan.

Diskusi tidak hanya terjadi saat bertemu secara fisik. Tapi juga melalui dunia maya. Sebab, tim penyusun kerap tak menemukan waktu yang cocok untuk bertemu langsung.

Inge dan Yayas dosen dengan segala kesibukan masing-masing. Sementara para mahasiswa yang terlibat, selain kuliah, juga rata-rata punya kegiatan di organisasi.

Yayas juga menyebut HopeHelps sangat berperan. Selama ini banyak mahasiswa yang enggan melapor. Meski begitu, HopeHelps selama ini turun tangan mengadvokasi jika ada kekerasan seksual. ”HopeHelps membantu juga merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap kekerasan seksual. Ya yang selama ini ternyata tidak kami pikirkan,” ujarnya.

Dari HopeHelps, mereka dapat masukan tentang berbagai kendala dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Contohnya saja soal kendala lapor. Prosesnya terlalu berbelit-belit.

Misalnya, ketika lapor dan cerita ke BEM, lalu BEM melanjutkan ke dekanat, si korban harus menceritakan lagi kejadiannya kepada dekanat. Hal itu dinilai membuat korban semakin trauma.
Selain itu, HopeHelps memberikan gambaran mengenai peta relasi kuasa. Selama ini, diduga kekerasan seksual dialami mahasiswa dari dosen atau pegawai saja. Namun, ternyata juga dari alumni atau orang luar yang mampu mengakses data kemahasiswaan. ”Kami juga membandingkan SOP yang kami susun dengan SOP milik universitas lain,” tutur Yayas.

Ada tujuh universitas yang mereka kunjungi. Semua merupakan universitas di luar negeri seperti Australia dan Filipina.

Menurut keduanya, buku saku seperti itu yang pertama di tanah air. ”UGM (Universitas Gadjah Mada, Red) juga menginisiasi. Namun, baru diserahkan ke rektor,” ujar Inge.

Dalam penyusunan tersebut, dua universitas itu juga berdiskusi. Terutama pada bab-bab dalam SOP.
Buku telah disusun dan diluncurkan. Meski demikian, keduanya merasa ada yang kurang. Maklum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual belum disahkan. Itu, menurut mereka, mempersulit. ”Tidak ada perangkat hukumnya yang definisinya sesuai,” ungkap Yayas.

Untuk itu, keduanya juga mendorong DPR agar segera mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Buku saku tersebut diharapkan bisa menjadi contoh dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Yayas, Inge, dan tim penyusun buku itu bersedia untuk diajak berdiskusi.
Bahkan jika draf dalam buku tersebut dilihat pun, tak masalah. Sehingga kampus-kampus lain memiliki hal serupa. ”Syukur-syukur, buku saku ini juga mempercepat pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual,” kata Yayas.

Undangan atau ajakan diskusi akan dilayani Inge dan Yayas dengan senang hati. Yang tak mereka harapkan, buku tersebut diuji atau dipakai beneran dalam penanganan kasus. ”Karena itu berarti ada kasus pelecehan seksual lagi. Jangan, meski sudah ada buku panduan, semoga tak ada kasus seperti itu lagi,” kata Inge, diamini Yayas.(jpc/kai)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan