Kamis, 12 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / OPINI / 2020, Potensi atau Ancaman

2020, Potensi atau Ancaman

Diposting pada 29/11/2019, 14:24 WIT

KETAJAMAN politik di negeri ini biasanya orang menilai sebagai sebuah barometer atau dinamika yang hakiki, misalnya peran partai politik atau tokoh yang ditokohkan. Pilwako Kota Ternate adalah milik semua orang yang mau dan ingin membangun kota ini sebagai sebuah kota modern sekaligus kota yang berperadaban. Dan itu hak politik semua orang yang punya keinginan secara tulus dan ikhlas, termasuk putra terbaik orang Ternate.

Ada simbol moral yang secara umum orang bahasakan yakni "Ternate untuk semua orang". Dan ini menarik bagi saya. Jauh sebelum Sumpah Palapa oleh Empu Tantular dalam Buku Sutasoma yang intinya mempersatukan Nusantara,

filosofi Negeri Tara No Ate ini sudah memberikan kontribusi besar lewat Sultan Babullah yang dikenal sebagai Pemimpin 72 Negeri. Yang lebih istimewa lagi di dalam struktur Kesultanan hampir semua suku ada keterwakilan di dalamnya.

Itulah hebat Ternate dengan keragaman sejak negeri ini berdiri dan para sesepuh sudah mengamanatkan itu sebagai ajaran filosofi hidup. terlepas dari catatan kecil di atas fenomena dalam dimensi keragaman yang hidup dalam kekinian terkait keragaman ini ada di daerah lain. Misalnya di Tidore, Halmahera Utara dan daerah lain khususnya di Maluku Utara.

Orang Ternate terbuka untuk siapa saja dan itu ditanamkan sejak sesepuh mendirikan Negeri Tara No Ate ini. Catatan sejarah berbicara bahwa para pendiri negeri ini memberikan hak yang sama kepada saudara-saudaranya dari suku/daerah di seluruh Indonesia di dalam struktur. Sangat jelas dalam wilayah tertentu diberikan wilayah sebagai status masyarakat seperti kenyataan yang ada saat ini itu sebuah determinasi bahwa Ternate untuk semua itu sejak negeri ini berdiri. Tapi perlu diingat ada batasnya, artinya hak secara politik orang Ternate harus dihormati.

Kita harus berkaca dan belajar dari pengalaman di beberapa daerah yang ada di pelupuk mata kita terkait hak politik. Contoh yang sangat sederhana saja

apakah orang Tidore jadi bupati di Sula atau sebaliknya ada orang Sula jadi Wali Kota di Tidore? Atau ada orang Halteng jadi Bupati di Halut atau sebaliknya ada orang Halut jadi Bupati di Halteng?

Yang mau saya sampaikan bahwa ini bukan primordial politik tapi ini adalah karakteristik politik yang bersinggungan dengan dinamika geopolitik. Potret Ternate hari ini harus dikembalikan kepada jati diri orang Ternate artinya Ternate untuk semua orang tapi juga jangan merampas hak politik orang Ternate.

Silahkan saja mempergunakan hak politik kalau merasa diri saya lahir dan dibesarkan di Ternate. Tapi sangatlah miris bilang orang Ternate tapi yang terpampang di baliho Ketua Kerukunan Keluarga A, Ketua Paguyuban B, Ketua Ikatan Keluarga C. Model seperti ini harus dikuburkan sedalam-dalamnya. Dimana esensi Ternate untuk semua orang?Atau Ternate untuk semua orang ini hanya untuk membunuh karakter orang Ternate itu sendiri? Alias sebagai salawaku.

Tidak ada alasan lain 2020 kami menabuh gendang perang. Wali Kota Ternate harus tahu karakteristik secara utuh dan murni konsep kultur bukan cuma hanya bangun fisik tapi membangun jiwa adalah hal prinsip. Artinya Pemerintah dan Kadaton adalah satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ternate untuk semua orang tapi jangan ganggu nurani kami.(*)

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan