Minggu, 15 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / HUKUM / Akademisi Duga Terjadi Korupsi

Akademisi Duga Terjadi Korupsi

Diposting pada 02/12/2019, 14:42 WIT
DUGAAN KORUPSI: Gedung instalasi rawat inap kelas I, II dan III yang anggaran diduga bermasalah.
DUGAAN KORUPSI: Gedung instalasi rawat inap kelas I, II dan III yang anggaran diduga bermasalah.

TERNATE - Proyek pembangunan gedung instalasi rawat inap kelas I, II dan III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie yang dikawal TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut bernomor: 22.A/LHP/XIX.TER/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, kembali disorot.

Dosen Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Hasanuddin Hidayat kepada sejumlah awak media mengatakan, jika proyek tersebut menjadi temuan BPK-RI dipastikan ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi.  

“Ini ada indikasi keuangan negara yang disalahgunakan pada proyek pembangunan gedung tersebut. Apapun alasannya menjadi kewajiban penegak hukum untuk menyidik atau melakukan proses hukum,” katanya, kemarin (1/12).

Ia menuturkan, meskipun ada upaya pengembalian kerugian keuangan negara, namun tidak menggugurkan pidana karena telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 30 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pengembalian itu hanya akan dianggap sebagai itikad baik yang mungkin saja bisa menjadi pertimbangan hakim di pengadilan nanti untuk memberikan keringanan. Tapi selebihnya proses hukum tetap harus diteruskan,” ujarnya.

Hasanuddin yang merupakan jebolan magister hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menegaskan, penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Malut dapat menyeriusi dugaan pelanggaran proyek tersebut, sebab pekerjaan proyek melibatkan TP4D untuk mengawal, mengamankan, mendukung keberhasilan jalannya pembangunan melalui upaya pencegahan serta persuasif.

“Dengan adanya temuan BPK RI itu secara tidak langsung nama baik Kejati Malut dipertaruhkan karena proyek RSUD di kawal tim TP4D milik Kejati Malut, jika tidak diproses hukum, maka publik akan bertanya dimana tugas dan fungsi TP4D,” jelasnya.

Dosen IAIN Ternate  itu menambahkan, temuan BPK-RI atas proyek tersebut menjadi rujukan  awal pihak Kejati Malut untuk membongkar dugaan kejahatan tindak pidana korupsi. “Dengan adanya temuan BPK, TP4D Kejati Malut dianggap gagal menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Pantauan Malut Post Jumat (29/11), gedung yang dibangun empat lantai itu hingga kini belum difungsikan. Tak hanya itu, beberapa dinding dari gedung itu mulai terlihat retak bergaris bahkan salah satu profil yang membatasi dinding dan plafon juga telah rusak dan terjatuh ke lantai dan satu ruas kaca dinding di depan gedung itu juga sudah mulai retak. Parahnya lagi, ruang lift mulai dari lantai satu hingga ke lantai empat belum diperbaiki. (aby/lex)

 

Share
Berita Terkait

Pelaku Pembaptisan Massal Ditangkap

04/03/2019, 14:26 WIT

Player CV Ubay Jaya Ditahan

08/03/2018, 13:02 WIT

Dana Ratusan Miliar Menguap

09/03/2018, 12:54 WIT

TKW Tewas Jatuh Saat Berusaha Kabur

07/09/2019, 12:18 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan