Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Anggaran Pilkada Dipangkas Seenaknya

Anggaran Pilkada Dipangkas Seenaknya

Diposting pada 03/12/2019, 14:02 WIT
Ilustrasi
Ilustrasi

TIDORE – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara ternyata tak menjamin anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak akan diotak-atik lagi. Buktinya, anggaran Pilkada Kota Tidore Kepulauan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipangkas begitu saja ketika pengesahan APBD 2020. Padahal NPHD sudah ditandatangani jauh-jauh hari sebelumnya.

Informasi yang diperoleh Malut Post, anggaran Pilkada untuk KPU yang disepakati dalam NPHD sebesar Rp 17,5 miliar dipangkas tersisa Rp 12 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan Bawaslu yang sebelumnya Rp 7 miliar dipangkas hingga menjadi Rp 4 miliar saja. Pemangkasan ini tertuang dalam pengesahan APBD 2020.

Wakil Ketua DPRD Tikep Mochtar Djumati yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Namun Ketua Partai Nasdem Tikep itu enggan menjelaskan lebih jauh terkait pemangkasan tersebut. "Nanti lebih jelasnya langsung dengan Ketua DPRD saja," ujarnya singkat.

Sementara Wakil Ketua DPRD Ratna Namsa menyatakan, pemangkasan tersebut merupakan dampak dari kondisi keuangan Tikep serta hasil konsultasi DPRD dengan Bawaslu RI dan KPU RI. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD lantas merasionalkan anggaran Pilkada tersebut. "Untuk info yang pas, baiknya lewat Ketua DPRD saja," tuturnya.

Sayangnya, Ketua DPRD Ahmad Ishak yang coba dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan tak kunjung memberikan jawaban. Ahmad yang tengah berada di luar daerah tak menjawab panggilan telepon Malut Post.

Malut Post pun mengonfirmasi pemangkasan anggaran Pilkada itu ke Sekretaris Kota Tikep, Asrul Sani Soleman selaku Ketua TAPD. Asrul menjelaskan, setelah pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), meski NPHD telah ditandatangani antara Pemkot dengan penyelenggara, anggaran hibah tetap menjadi bagian dari APBD. Alhasil, keputusannya tetap harus melibatkan DPRD. "Mengingat DAU (Dana Alokasi Umum) juga tidak memungkinkan, sementara banyak kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan juga harus masuk, maka dibuatlah penyesuaian. Maka kita harus buat penyesuaian," jelasnya, Senin (2/12).

Salah satu pertimbangan pemangkasan, kata Asrul, lantaran setelah dirasionalisasi ternyata item anggaran Pilkada terdiri atas banyak honor perjalanan. "Sedangkan kita yang PNS di sini untuk honor semua kita tiadakan. Bukan berarti kita abaikan tugas kita, tidak. Masih bisa kita sesuaikan, kalau terjadi apa-apa ke depan, nanti kita sesuaikan lagi. Kan masih ada APBD Perubahan," tutur Asrul.
Terkait NPHD yang telah diteken sebelumnya, Asrul bilang hal itu dilakukan sebelum pengesahan APBD. Hal tersebut juga jadi salah satu pertimbangan DPRD.

Protes
Tikep menjadi satu-satunya daerah di Maluku Utara yang anggaran Pilkada-nya dipangkas. Padahal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tikep pada Pemilihan Legislatif lalu mencapai 71.383 jiwa. Diprediksi pada Pilkada ini DPT Tikep meningkat di angka 73 ribuan hingga 75 ribuan. Bandingkan dengan Halmahera Timur yang DPT Pileg-nya hanya 56.717 jiwa namun anggaran Pilkada-nya untuk KPU mencapai Rp 24 miliar dan Bawaslu Rp 8,8 miliar.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengaku kaget mendengar DPRD dan Pemkot Tikep seenaknya memangkas anggaran Pilkada. Dia pun mempertanyakan alasan pemangkasan tersebut.
Dia menjelaskan, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang Bersumber dari APBD, kewenangan dana hibah ada pada Pemerintah Daerah. Setelah Pemerintah Daerah menetapkan berapa jumlah dana hibah Pilkada, lalu menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD. DPRD, sambung Muksin, tidak punya kewenangan memangkas anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah itu. "Makanya saya setelah dengar ini kaget, padahal sudah ada kesepakatan antara Pemkot dan Bawaslu melalui penandatanganan NPHD," katanya.

Muksin pun meminta DPRD Tikep membaca kembali Permendagri 54/2019 sebelum mengambil keputusan. Selain itu, menurut Muksin, penetapan anggaran hibah baik Bawaslu maupun KPU telah melewati proses yang panjang. Mulai dari pembahasan dengan TAPD kemudian disepakati nilainya.
Ketua KPU Tikep, Abdullah Dahlan, juga mempertanyakan keputusan pemangkasan tersebut. Dia bahkan bilang, jika anggaran tetap dipangkas, hanya ada dua pilihan bagi KPU, yakni menunda pelaksanaan Pilkada atau memangkas kegiatan secara ekstrem. Diantaranya tidak melakukan sosialisasi selama tahapan Pilkada, hingga tidak lagi mencetak alat peraga kampanye (APK). "Target kita adalah partisipasi pemilih itu maksimal. Namun jika anggaran Pilkada dipangkas, maka ini tidak bisa menunjang angka partisipasi pemilih," pungkasnya.(cr-03/kai)

Lika-liku Anggaran Pilkada Tikep

* USULAN
KPU    Rp 19 M
BAWASLU    Rp 11 M

* DISETUJUI
KPU    Rp 17,5 M
BAWASLU    Rp 7 M

* DIPANGKAS
KPU    Rp 5,5 M
BAWASLU    Rp 3 M

* TERSISA
KPU    Rp 12 M
BAWASLU    Rp 4 M    

 

Share
Berita Terkait

Sultan Tidore Apresiasi Rizal Ramli

05/04/2018, 12:36 WIT

Tak Terima, Yaser Marah

10/10/2018, 11:34 WIT

Tuan Rumah KKN Kebangsaan

19/02/2019, 09:25 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan