Minggu, 08 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / / Sodara Tolak HJM dan TUB

Sodara Tolak HJM dan TUB

Diposting pada 03/12/2019, 13:54 WIT
AKSI Solidaritas Anti Pertambangan di Kantor Bulati Halut menolak PTHJM dan PT TUB.RAMLAN HARUN/MALUT POST
AKSI Solidaritas Anti Pertambangan di Kantor Bulati Halut menolak PTHJM dan PT TUB.RAMLAN HARUN/MALUT POST

TOBELO - Puluhan massa dengan mengatasnamakan Solidaritas Anti Pertambangan (Sodara), Senin (2/12) kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Untuk aksi tersebut, dengan tujuan menolak PT. Halmahera Jaya Mining (HJM) dan PT Tri Usaha Baru (TUB).

Aksi yang dikoordinir Ilos Hi Abdullah itu, massa menggunakan truk dilengkapi dengan sound system, dan atribut bendera Merah Putih, spanduk dan Pamflet yang bertuliskan penolakan terhadap  PT. HJM dan PT. TUB Ilos dalam orasinya mengungkapkan, keberadaan PT Halmahera Jaya Mining merupakan salah satu investasi yang bergerak di bidang pertambangan emas, yang mendapatkan legalitasnya setelah menerima IUP Eksplorasi dengan no SK Bupati 540/39/HU/2010 dikeluarkan Bupati Hein Namotemo.
"Itu dengan batasan waktu selama 5 tahun 9 Bulan, terdiri dari Eksplorasi 3 tahun 9 bulan dan studi kelayakan selama 2 Tahun," ungkapnya.

Lanjut dia, Investasi tersebut melibatkan tiga pemegang saham, masing-masing Hendrik Linan selaku Direktur Utama dan dua rekannya Lie Linan Utomo dan Linan Hartoyo. Hanya saja, semenjak izin eksplorasi tersebut diterbitkan pada tahun 2010, aktivitas PT.HJM belum terlihat semenjak tanggal ditetapkan.

"Kurung waktu 6 Tahun tanpa eksplorasi, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Izin Operasi Produksi tanpa dilaksanakannya sidang AMDAL. Di Tahun 2019 baru prosesi sidang AMDAL berjalan walaupun tanpa keputusan dan beberapa dokumen akan ditinjau kembali dengan durasi waktu selama 2 minggu," jelasnya.

Sementara itu, pihaknya, kata dia, juga menyuarakan terkait PT TUB yang secara keberadaan berada di wilayah Halbar. Akan tetapi, telah mengambil lahan milik Halut.

"Kami meminta kepada Pemda Halut, agar bisa merespon hal ini. Karena permasalah ini adalah antara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Halut dan Halbar," tegasnya.

Dalam menanggapi aksi tersebut, Asisiten III Pemda Halut Yudihard Noya menemui massa aksi dan merespon sikap mereka. "Kami Pemerintah Daerah sangatlah mempunyai itikad baik untuk menyikapi persoalan ini. Tapi, masalah pertambangan semua izin melalui Provinsi. Kami akan bersama-sama menyampaikan ini ke Provinsi," terang Yudihard. (cr-04/yun)

 

Share
Berita Terkait

TKA Tiongkok Kuasai Malut

26/01/2019, 15:24 WIT

Oknum Anggota DPRD Halut Pesta Miras

06/02/2018, 15:55 WIT

Tutup Tambang Roko

07/02/2018, 13:57 WIT

Ketua KPU Halut Nyaris Dipukul Napi

18/04/2019, 13:16 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan