Kamis, 12 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / OPINI / Parpol Jangan jadi Biang Kerok Konflik di Masyarakat

Parpol Jangan jadi Biang Kerok Konflik di Masyarakat

Diposting pada 03/12/2019, 13:44 WIT

Oleh : Firman Amir S.Pd.I., M.Pd.I
Ketua Umum “Network for Indonesian Democratic Society (Netfid)
Wilayah Provinsi Maluku Utara”/Dosen STKIP Kie Raha Ternate


Tulisan ini muncul dari permasalahan yang terjadi dalam perpolitikan lokal saat ini, sebagaimana berita yang tertuang di Malut Post beberapa hari yang lalu dengan judul yang sangat merisaukan “Apakah Parpol Biang Kerok Konflik?” Latar belakang munculnya judul ini karena ada kasus di kabupaten Halmahera Selatan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Dimana terjadi saling sikut dalam perebutan rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN). Saling sikut ini terjadi antara bakal calon Bupati Bahrain Kasuba dengan Usman Sidik. Betapa tidak, rekomendasi partai berlambang matahari itu sebelumnya diperoleh Usman Sidik yang diserahkan langsung oleh Sekertaris DPW PAN Provinsi Maluku Utara Zamrud Hi Wahab. Namun, belakangan rekomendasi PAN kembali jatuh ke tangan Bahrain Kasuba. Rekomendasi yang diterima Bahrain yang juga calon petahana ini diberikan langsung oleh ketua DPW PAN Malut Madjid Husen pada Jumat, 22 November 2019. Lanjut tulisan tersebut, apakah rekomendasi yang berada di tangan Usman adalah palsu setelah kembali dikantongi Bahrain? Ataukah yang berada di Bahrain?” (Malut Post, Senin 25 November 2019).

Kalau isi berita dalam tulisan itu betul adanya dan merupakan suatu kenyataan yang terjadi, maka para aktor politik yang tergabung dalam partai politik khususnya PAN Wilayah Provinsi Maluku Utara sudah melakukan praktik politik yang buruk untuk dipertontonkan kepada publik, pada umumnya masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Karena sudah pasti terjadi perselisihan internal partai antara ketua wilayah beserta sekretarisnya, sehingga memberikan dua rekomendasi yang berbeda, juga akan menimbulkan konflik di antara dua kandidat yang bertarung dalam Pilkada. Kalau sudah muncul konflik antara dua kandidat hanya karena merebut rekomendasi partai, maka konflik ini akan mengakar sampai pada masa pendukung dua kandidat tersebut, sederhananya masa pendukung adalah rakyat kelas bawah, jika terjadi konflik antara kedua pendukung kandidat tersebut, berarti lagi-lagi masyarakat yang akan menjadi korban.

Dalam sistem politik kita saat ini, partai politik ditempatkan sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Kalau ditempatkan sebagai pilar utama penyangga demokrasi, berarti para kader partai harus memahami dengan baik apa yang saat ini dibutuhkan oleh rakyat. Harapan besar rakyat agar partai politik selain mencalonkan para kandidat kepala daerah yang benar-benar jujur, adil, bijaksana, serta bersih dari sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat juga menginginkan agar partai politik bisa memiliki gagasan besar untuk memperbaiki segala macam ketimpangan sosial yang terjadi. Sehingga partai tidak hanya mengusung para kandidat, setelah kandidat tersebut berhasil menjadi Kepala Daerah maka dengan begitu saja partai politik melepaskan tanggungjawabnya sebagai penyangga utama demokrasi. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai politik sudah saaatnya menyuarakan aspirasi rakyat,  ketika para kandidat tersebut sudah berhasil menjadi Kepala Daerah yang notabenenya dicalonkan oleh partai politik. Apa aspirasi rakyat itu..? berantas korupsi yang saat ini masih terjadi secara masif, korupsi ini yang membuat rakyat miskin semakin miskin dan melarat, dan para elit politik lokal menjadi semakin memperkaya diri sendiri. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur daerah (fasilitas bangunan pendidikan yang masih rusak parah, fasilitas bangunan alat perlengkapan rumah sakit daerah yang masih dibawah standar, fasilitas jalan dan jembatan yang masih rusak parah, bahkan ada jalan serta jembatan yang belum pernah dibangun sampai saat ini,harga sembako yang melambung tinggi, kebutuhan sandang, pangan, papan masyarakat miskin yang semakin sulit, dan masih banyak masalah yang saat ini dialami oleh masyarakat). Pembaca yang budiman bisa menambahkan banyak masalah yang saat ini kita rasakan bersama, yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh kepala daerah yang notabenenya mereka-mereka ini diusung oleh partai politik.

Sudah saatnya partai politik menjadi pilar utama demokrasi, dan menjadi penyambung lidah rakyat. Bukan hanya memikirkan kepentingan partai sendiri, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan tertentu saja. Masyarakat menginginkan perubahan nyata, bukan janji-janji manis yang hanya diucapkan saat pilkada tanpa ada tindakan nyata sama sekali.

Sehingga untuk semua partai politik, penulis menyarakan agar sudah saatnya paradigma gerakan harus diperbaiki, sehingga partai politik bukan hanya mencalonkan kandidat kepala daerah yang ketika sudah berhasil maka dilepaskan begitu saja. Tetapi sudah saatnya partai politik punya tanggungjawab besar untuk mengawal aspirasi dan kepentingan rakyat yang nantinya mengawal segala bentuk kebijakan kepala daerah untuk mensejahterakan rakyat. Kader partai harus punya gagasan besar, visi serta misi kedepan untuk mensejahterakan rakyat.

Kasus yang terjadi di internal Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan contoh buruk yang harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik, khususnya PAN itu sendiri dan seluruh partai politik yang ada di Wilayah Provinsi Maluku Utara. Jangan jadikan partai sebagai alat transaksional yang hanya menguntungkan kepentingan diri sendiri serta kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Kalau itu yang terjadi maka kepercayaan publik serta simpati masyarakat kepada partai politik akan semakin tidak tercapai dengan baik, bahkan yang muncul adalah antipati masyarakat kepadapartai politik itu sendiri. Kalau sudah muncul antipati, maka para kader partai akan sulit mencari dukungan dari rakyat untuk memenangkan para kandidat yang diusung oleh partai politik.

Bagaimana pun itu, konsep demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini jelas bahwa Indonesia adalah menganut paham kedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan konsep demokrasi. Pada akhirnya rakyat yang menentukan pilihannya kepada siapa rakyat akan memberikan harapannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara 2020. Sehingga, saya mengajak masyarakat di Provinsi Maluku Utara, marilah kita dewasa dalam memilih kandidat kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Pilihlah partai beserta pemimpin yang beramanah, partai serta pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. partai serta Pemimpin yang memahami dengan baik apa yang saat ini kita butuhkan. Bukan partai serta pemimpin yang memunculkan kegaduhan serta konflik yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengorbankan kita sebagai masyarakat.

Untuk Pengurus Wilayah PAN Provinsi Maluku Utara, agar secepatnya memberikan alasan serta sikap yang rasional kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya yang berada di kabupaten Halmahera Selatan, kenapa sikap yang diambil oleh ketua wilayah berbeda dengan sikap yang diambil oleh sekertaris wilayah dalam hal memberikan rekomendasi Partai Politik kepada dua orang kandidat kepala daerah yang berbeda. Karena bagaimanapun juga publik akan menilai, masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara akan menilai sikap dan kebijakan yang anda putuskan dan pada akhirnya masyarakat yang akan memberikan pilihan kepada siapa akan diberikan kepercayaan menjadi kepala daerah. Semoga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di internal partai serta konflik diantara kedua masa pendukung para kandidat Kepala Daerah. Jadi “Partai jangan jadi biang korok konflik masyarakat”. SEMOGA.... (*)

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan