Jumat, 06 Desember 2019

 Headline
MALUT POST / POLITIK / AGK Lantik Sekprov Baru

AGK Lantik Sekprov Baru

Diposting pada 03/12/2019, 14:04 WIT
PELANTIKAN: Gubernur Abdul Gani Kasuba (kanan) saat melantik Andi Bataralifu sebagai Penjabat Sekprov Malut, Senin (2/12) HUMAS PEMPROV FOR MALUT POST
PELANTIKAN: Gubernur Abdul Gani Kasuba (kanan) saat melantik Andi Bataralifu sebagai Penjabat Sekprov Malut, Senin (2/12) HUMAS PEMPROV FOR MALUT POST

SOFIFI – Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba resmi melantik Andi Bataralifu sebagai Penjabat Sekretaris Provinsi Malut. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menggantikan posisi Bambang Hermawan yang menjadi pejabat sementara sebelumnya. Penunjukan Andi sebagai Penjabat Sekprov ini menuai kritik dari akademisi.

Andi dilantik di ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur di Sofifi. Pelantikan ini dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan unsur Forkopimda Malut. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Penunjukan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bernomor 821/13122/SJ perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Sementara pengangkatan Pj. Sekda sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Malut Nomor 821.2/ KEP/JPTM/169/2019 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah untuk menggantikan Bambang Hermawan, yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Pj. Sekda. Untuk itu, Andi Bataralifu ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sambil menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan Sekda definitif yang saat ini telah diproses. "Saya sampaikan terima kasih kepada Saudara Bambang Hermawan atas pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai penjabat Sekda. Dan kepada Saudara Andi Bataralifu, selamat menjalankan tugas yang baru sebagai Pj Sekda di Maluku Utara," katanya.

Gubernur menyatakan, penunjukan ini tentunya telah dilakukan melalui mekanisme serta pertimbangan, baik dari sisi administrasi maupun persyaratan lainnya dan telah mendapat persetujuan oleh Mendagri. "Saya tegaskan bahwa jabatan Sekda sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting, karena Sekda berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya. Oleh karena itu, dengan fungsi yang demikian maka Sekda sesungguhnya adalah motor penggerak roda organisasi pemerintahan daerah," jelasnya.

Citra pemerintah, sambung AGK, akan sangat banyak ditentukan oleh peran Sekda dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, dia meminta Andi untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pemprov Malut. "Kepada seluruh pimpinan OPD, saya minta agar dapat membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Pj. Sekda. Organisasi ini akan berjalan baik dan lancar bilamana kita saling mendukung satu dengan yang lainnya," ujar Gubernur.

Di akhir sambutan ini, Gubernur menyampaikan selamat kepada Pj. Sekda yang baru saja dilantik. Dia juga berpesan agar menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, tingkatkan terus kinerja dan pembinaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memelihara kebersamaan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan pengabdiannya.

Andi yang ditemui di ruang kerjanya usai pelantikan menyatakan ia akan bertatap muka dengan semua pimpinan OPD dan DPRD terlebih dulu. Ini untuk mengetahui agenda apa saja yang diprioritaskan dalam masa transisi. "Tentunya saya akan bersilaturahmi dengan OPD, Biro, Kepala Dinas, DPRD dan Forkopimda untuk mendiskusikan apa yang diprioritaskan pada masa transisi ini," katanya.

Andi juga menanggapi persoalan kedisiplinan ASN, penyerapan anggaran, tuntutan Daerah Otonomi Baru dan otonomi khusus yang ramai diwacanakan di Malut. "Soal disiplin ASN kan SOP-nya sudah ada. Tinggal bersama BKD mungkin kita lebih detailkan pendataan-pendataan terkait dengan prosedur disiplin ASN itu. Soal penyerapan anggaran, saya masih butuh informasi. Rencananya hari ini (kemarin, red) saya ketemu Bambang untuk diskusikan," ucapnya.

Sementara terkait DOB Sofifi, Andi mengaku masih menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode kedua Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Jangka waktu moratarium sejak 2015 sampai 2019. Sekarang masih 2019. Kita masih nunggu RPJM yang menjadi arah kebijakan Jokowi 5 tahun ke depan untuk segenap isu pemerintahan," tukasnya.

Penunjukan Andi sebagai Penjabat Sekprov dikritisi akademisi. Mukhtar Adam dari Universitas Khairun menilai, pengangkatan Andi melanggar Undang-Undang Kepegawaian. Pasalnya, pangkat Andi masih terlalu rendah untuk menjadi Penjabat Sekprov. "Kemendagri kacau. Kirim orang yang pangkat rendah dibanding yang pangkat lebih tinggi. Masak kirim pangkat IVc memimpin pangkat IVc dan IVd?" katanya mempertanyakan.

Dosen Ekonomi Unkhair ini mengungkapkan, dari tiga nama yang diusulkan Gubernur sebagai Penjabat Sekprov, justru Andi lah yang pangkatnya paling rendah. “Kalau itu usulan Gubernur maka yang tepat adalah Pak Nyoto (Suwignyo, red) dengan pangkat IVc," tegas Mukhtar.(cr-01/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan