Rabu, 29 Januari 2020

 Headline
MALUT POST / POLITIK / Pemerintah Kabupaten/Kota Menjeri

Pemerintah Kabupaten/Kota Menjeri

Diposting pada 06/12/2019, 14:39 WIT
BAMBANG HERMAWAN & AHMAD YANI ABDURAHMAN
BAMBANG HERMAWAN & AHMAD YANI ABDURAHMAN

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga kini belum juga mencairkan dana bagi hasil (DBH) untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagian daerah baru mendapatkan DBH triwulan I tahun anggaran 2019, sebagian lainnya justru belum menerima DBH tahun ini sama sekali. Pemprov mengakui masih ada sekitar Rp 46 miliar DBH yang ditunggak.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate Ahmad Yani Abdurahman mengungkapkan, Pemprov masih ‘ngutang’ DBH 2019 mulai triwulan I hingga triwulan III. Padahal saat ini triwulan IV sudah hampir berlalu. “Sampai sekarang belum disalurkan, bahkan yang dibayarkan pada tahun 2019 ini adalah tunggakan DBH triwulan III dan IV tahun 2018,” ungkapnya kepada Malut Post, Kamis (5/12).

Menurut Ahmad Yani, tertundanya pencairan DBH membuat sejumlah kegiatan ikut terhambat pelaksanaannya. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut sudah dicantumkan dalam APBD. “Tentu mengganggu, apalagi DBH 2019 belum ada (sama sekali) yang disalurkan,” ujarnya.

Ahmad Yani mengakui selama ini DBH selalu menjadi masalah krusial. Dia berharap DBH menjadi perhatian penuh bagi Penjabat Sekretaris Provinsi Andi Bataralifu yang baru saja dilantik. “Ini sudah menjadi masalah setiap tahun. Kami harap Gubernur maupun Sekprov yang baru perlu memperhatikan persoalan ini. DBH terhambat tentu kegiatan juga akan terhambat,” tandasnya.
Ahmad Yani juga berharap DBH tak lagi dikelola lewat Pemprov tapi langsung disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota. “Kalau pengelolaan masih di Provinsi masalah ini tetap masih terjadi,” tambahnya.

Sebelum Ternate, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sudah lebih dulu berteriak soal penyaluran DBH. Pemkab mendesak Pemprov segera menyalurkan DBH yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, BPKB dan PKB triwulan II dan III 2019.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim Abubakar Abdurrajak mengatakan, total DBH yang belum ditransfer ke Pemkab Haltim sebesar Rp 3,8 miliar. Karena itu, Pemprov

diminta segera merealisasikannya. “Ini yang harus dilakukan mengingat kondisi Pemkab Haltim mengalami defisit, supaya DBH bisa digunakan untuk belanja kebutuhan daerah. Memang saya sudah koordinasi dengan Bagian Keuangan Provinsi, tapi dijanjikan awal bulan ini,” tuturnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Malut, pajak PKB untuk Haltim yang belum direalisasikan sebesar Rp 367 juta. Sementara pajak balik nama kendaraan bermotor Rp 400 juta lebih, serta pajak kendaraan bermotor triwulan III Rp 1,7 miliar, dan pajak rokok triwulan III Rp 186 juta.

Kepala BPKAD Malut Bambang Hermawan yang dikonfirmasi kemarin membenarkan adanya keterlambatan penyaluran DBH. Namun dia membantah jika DBH 2019 belum ada yang tersalur. “Kalau 2019 baru triwulan I yang sudah cair, bukan belum ada sama sekali. Triwulan I saja yang sudah tersalur,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, keterlambatan disebabkan karena terlambatnya penerbitan SK Penetapan DBH. “Kami menyadari itu kalau alami keterlambatan pencairan,” akunya.

Dia menjamin DBH yang masih menunggak akan dicairkan hari ini atau paling lambat Senin (9/12). Kepastian penyaluran itu setelah adanya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). “Kami pastikan Jumat atau paling lambat Senin sudah disalurkan. Kurang lebih anggaran yang disalurkan ke semua kabupaten/kota sebesar Rp 46 miliar,” pungkasnya.

Terpisah, Dosen Ekonomi Universitas Khairun Mukhtar Adam juga mendesak Pemprov segera menyalurkan DBH. "DBH yg menjadi hak kabupaten/kota harusnya dibayarkan setiap bulan kepada kabupaten/kota penghasil," jelasnya.

Jika hingga kini masih ada piutang DBH yang tertunggak, kata Mukhtar, itu berarti sistem alokasi DBH belum tertata dengan baik oleh Pemprov. Meski begitu Mukhtar yakin Pemprov akan membayarnya. “Tetapi bukan berarti Provinsi tidak membayar karena bagi hasil atas pajak kendaraan diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah," tandasnya.(aya/ado/mg-05/kai)

 

Share
Berita Terkait

Jokowi-Ma’ruf di Atas Angin

18/04/2019, 14:36 WIT

SS DPR RI Diduga Disembunyikan

18/04/2019, 14:25 WIT

Pemprov Dapat 378 Formasi

10/09/2018, 12:49 WIT

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan