Rabu, 29 Januari 2020

 Headline
MALUT POST / NASIONAL / RUU Kepulauan dan Revisi UU ASN Masuk Prolegnas

RUU Kepulauan dan Revisi UU ASN Masuk Prolegnas

Diposting pada 06/12/2019, 14:37 WIT
Grafis
Grafis

JAKARTA – Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM menyepakati sebanyak 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2020. Keputusan itu diambil dalam Rapat Banleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/12). Dari 50 RUU tersebut revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), juga RUU Daerah Kepulauan yang getol didorong Pemuda Pancasila Maluku Utara ikut termasuk didalamnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan kabar gembira soal rencana revisi UU ASN yang selama ini sudah dinanti ratusan ribu honorer K2. Baidowi menyebutkan usulan revisi UU ASN sudah disepakati masuk Prolegnas. "Alhamdulillah, revisi UU ASN disepakati masuk Prolegnas prioritas nomor 27 yang disepakati dalam raker Baleg bersama Menkumham dan DPD," kata Baidowi dilansir dari JPNN.com.

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, revisi UU ASN diusulkan oleh Komisi II DPR, anggota Banleg, Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PKS, dan PPP. "Mudah-mudahan nanti dalam proses selanjutnya berjalan lancar termasuk goodwill pemerintah dalam membahas revisi UU ASN," tandas politikus yang beken disapa Awiek ini.

Para tenaga honorer K2 selama ini berharap revisi UU ASN bisa segera dituntaskan. Mereka ingin revisi UU ASN ini mengakomodir ketentuan honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS meski usia sudah di atas 35 tahun.

Revisi UU ASN sudah pernah dibahas dua tahun lalu. Namun ngadat karena pemerintah tak kunjung menyerahkan DIM (Daftar Investarisasi Masalah).

Selain 50 RUU, Banleg dan Pemerintah juga sepakat menepatkan 247 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024. RUU itu berasal dari usulan DPR, pemerintah, DPD, dan tiga lainnya merupakan RUU daftar kumulatif terbuka. Yakni, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. “Dari jumlah itu (50 RUU), red) terdapat empat RUU carry over,” kata Wakil Ketua Banleg sekaligus Ketua Panja Prolegnas DPR Rieke Diah Pitaloka dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12).

Politikus PDI Perjuangan itu memerinci, tiga RUU dari pemerintah yakni tentang Biaya Materai, RKHUP dan Pemasyarakatan. Sementara, satu RUU carry over atas usulan DPR yakni Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Dengan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam atas pasal-pasal yang menjadi perhatian khusus dari publik,” ujar Rieke.

Dia juga menyampaikan bahwa RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020. RUU itu, kata dia, masuk dalam long list atas usulan dari Kementerian Keuangan.

Kemudian, kata Rieke, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi prioritas usulan dari Komisi XI DPR. Selain itu, lanjut dia, RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari prolegnas prioritas 2020. “Dan masuk dalam long list atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Siti Nurbaya Bakar, red),” papar Rieke.  

Dia menambahkan, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka. Pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta RUU Kepulauan yang melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 Ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2009 juncto UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. “Untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna,” kata Rieke.

Menkumham Yasonna Hamongan Laoly menyatakan pemerintah mengapresiasi  Panja Prolegnas DPR, Panitia Perancang DPD, yang telah mengerahkan waktu dan kemampuan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan prolegnas prioritas 2020. “Pemerintah menyetujui hasil rapat panja prolegnas yang tentunya merupakan hasil terbaik atas perbedaan pendapat dan atas dasar pemikiran mulia demi bangsa dan negara,” kata Yasonna dalam rapat.

Masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas 2020 disambut gembira Pemuda Pancasila (PP) Malut yang selama ini termasuk getol mendorong lolosnya RUU tersebut. "Saya mengajak pemerintah provinsi dan provinsi lain untuk sama-sama dorong DPR dan mengawal pembahasan RUU Daerah Kepulauan ini," kata Sekretaris Wilayah PP Malut Irfan Hasanudin kepada //Malut Post//.
Dia juga berharap RUU ini bisa disahkan tahun ini juga. Persoalan tersebut, sambung Irfan, sudah disampaikan PP kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo. “Dan Ketua MPR juga memiliki keinginan yang sama untuk dorong ini. Selain itu, Ketua DPR juga mendukung penuh RUU Daerah Kepulauan. Pemerintah provinsi sudah proaktif untuk mendorong pengesahan RUU Daerah Kepulauan karena menyangkut kepentingan rakyat, daerah dan kepulauan. Beberapa kali sudah dilakukan FGD tinggal sama-sama dorong,” pungkasnya.(tr-02/jpnn/kai)

RUU Prolegnas Prioritas 2020

1. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU Penyiaran (revisi)
3. RUU Pertanahan
4. RUU Pemilu (revisi)
5. RUU RKHUP
6. RUU Pemasyarakatan (revisi)

7. RUU Kehutanan (revisi)
8. RUU Perikanan (revisi)
9. RUU Lalin & Angkutan Jalan (revisi)
10. RUU Jalan (revisi)
11. RUU BUMN (revisi)
12. RUU Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat (revisi)
13. RUU Minerba (revisi)
14. RUU Energi Baru & Terbarukan
15. RUU Penanggulangan Bencana (revisi)
16. RUU Perlindungan & Bantuan Sosial
17. RUU Pengawasan Obat & Makanan
18. RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (revisi)
19. RUU Sistem Pendidikan Nasional (revisi)
20. RUU Kepariwisataan (revisi)
21. RUU Bea Materai (revisi)
22. RUU Otoritas Jasa Keuangan (revisi)
23. RUU Penyadapan
24. RUU Komisi Yudisial (revisi)
25. RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU ASN (revisi)
28. RUU Sistem Perposan & Logistik Nasional
29. RUU Kesehatan Nasional (Omnibus law)
30. RUU Kefarmasian
31. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
32. RUU Otsus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU Masyarakat Hukum Adat
34. RUU Pendidikan Kedokteran (revisi)
35. RUU Kependudukan & Keluarga Nasional
36. RUU Sistem Keolahragaan Nasional (revisi)
37. RUU Kesejahteraan Ibu & Anak
38. RUU Ketahanan Keluarga
39. RUU Larangan Minuman Beralkohol
40. RUU Profesi Psikologi
41. RUU Perlindungan Tokoh Agama & Simbol Agama
42. RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
43. RUU Ketentuan & Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
44. RUU Perlindungan Data Pribadi
45. RUU Narkotika (revisi)
46. RUU TNI (revisi)
47. RUU BPK (revisi)
48. RUU Ibu Kota Negara (Omnibus law)
49. RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemda
50. RUU Daerah Kepulauan

RUU Prolegnas Prioritas 2020

1. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU Penyiaran (revisi)
3. RUU Pertanahan
4. RUU Pemilu (revisi)
5. RUU RKHUP
6. RUU Pemasyarakatan (revisi)

Bersambung ke halaman 8

7. RUU Kehutanan (revisi)
8. RUU Perikanan (revisi)
9. RUU Lalin & Angkutan Jalan (revisi)
10. RUU Jalan (revisi)
11. RUU BUMN (revisi)
12. RUU Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat (revisi)
13. RUU Minerba (revisi)
14. RUU Energi Baru & Terbarukan
15. RUU Penanggulangan Bencana (revisi)
16. RUU Perlindungan & Bantuan Sosial
17. RUU Pengawasan Obat & Makanan
18. RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (revisi)
19. RUU Sistem Pendidikan Nasional (revisi)
20. RUU Kepariwisataan (revisi)
21. RUU Bea Materai (revisi)
22. RUU Otoritas Jasa Keuangan (revisi)
23. RUU Penyadapan
24. RUU Komisi Yudisial (revisi)
25. RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU ASN (revisi)
28. RUU Sistem Perposan & Logistik Nasional
29. RUU Kesehatan Nasional (Omnibus law)
30. RUU Kefarmasian
31. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
32. RUU Otsus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU Masyarakat Hukum Adat
34. RUU Pendidikan Kedokteran (revisi)
35. RUU Kependudukan & Keluarga Nasional
36. RUU Sistem Keolahragaan Nasional (revisi)
37. RUU Kesejahteraan Ibu & Anak
38. RUU Ketahanan Keluarga
39. RUU Larangan Minuman Beralkohol
40. RUU Profesi Psikologi
41. RUU Perlindungan Tokoh Agama & Simbol Agama
42. RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
43. RUU Ketentuan & Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
44. RUU Perlindungan Data Pribadi
45. RUU Narkotika (revisi)
46. RUU TNI (revisi)
47. RUU BPK (revisi)
48. RUU Ibu Kota Negara (Omnibus law)
49. RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemda
50. RUU Daerah Kepulauan

SUMBER: Banleg DPR

 

Share

E-Paper

Berita Populer

Dahlan Iskan